Kemenkominfo Dukung Pembuatan Pedoman Interpretasi UU ITE

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang wanita menunjukkan poster tuntutan saat sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi jalan mundur dalam car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 29 September 2019. Dandhy ditangkap pada Kamis (26/9) dan dilepaskan pada Jumat (27/9) dengan status tersangka terkait pelanggaran UU ITE. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Seorang wanita menunjukkan poster tuntutan saat sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi jalan mundur dalam car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 29 September 2019. Dandhy ditangkap pada Kamis (26/9) dan dilepaskan pada Jumat (27/9) dengan status tersangka terkait pelanggaran UU ITE. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika berjanji akan menindaklanjuti ucapan Presiden Joko Widodo yang meminta ada revisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

    "Kominfo mendukung Mahkamah Agung, Kepolisian, Kejaksaan, dan K/L terkait membuat pedoman interpretasi resmi terhadap ITE agar lebih jelas dalam penafsiran," kata juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informasi Dedy Permadi, saat dihubungi, Kamis, 18 Februari 2021.

    Dedy mengatakan semangat Undang-undang ITE sebetulnya adalah untuk menjaga ruang digital Indonesia agar bersih, sehat, beretika, dan bisa dimanfaatkan secara produktif. Namun, pemerintah berpedoman pelaksanaan Undang-undang ITE tidak boleh justru menimbulkan rasa ketidakadilan.

    Baca juga: Kapolri Sebut Penggunaan UU ITE Sudah Tak Sehat

    Dedy mengatakan Pemerintah akan secara lebih selektif menyikapi dan menerima pelaporan pelanggaran Undang-undang ITE dan pasal-pasal yang bisa menimbulkan multitafsir diterjemahkan secara hati-hati.

    "Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-undang ITE, yang kerap kali dianggap sebagai 'Pasal Karet', telah beberapa kali diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) serta selalu dinyatakan konstitusional," kata Dedy.

    Dedy juga mengatakan Undang-undang ITE merupakan hasil kajian dari norma-norma peraturan perundang-undangan lain yang berlaku saat ini. Ia mencontohkan ketentuan dalam KUHP yang berhubungan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-undang ITE, serta praktik baik negara-negara lain untuk menjaga ruang digital yang aman dan produktif.

    Ia pun mengingatkan bahwa Undang-undang ITE sendiri juga telah mengalami revisi di tahun 2016 dengan merujuk pada beberapa putusan MK. Untuk saat ini, Dedy mengatakan hal-hal tersebut yang baru akan dilakukan pemerintah.

    "Namun, jika dalam perjalanannya tetap tidak dapat memberikan rasa keadilan, maka kemungkinan revisi UU ITE juga terbuka, kami mendukung sesuai arahan Bapak Presiden," kata Dedy.

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    5 Medali Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020, Ada Greysia / Apriyani

    Indonesia berhasil menyabet 5 medali di Olimpiade Tokyo 2020. Greysia / Apriyani merebut medali emas pertama, sekaligus terakhir, untuk Merah Putih.