Walikota Semarang Targetkan Bedah 1.641 Rumah

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, di wilayah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, untuk melakukan verifikasi langsung sejumlah rumah.

    Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, di wilayah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, untuk melakukan verifikasi langsung sejumlah rumah.

    INFO NASIONAL - Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, akan melakukan bedah rumah untuk 1.641 rumah tidak layak huni (RTLH)  di ibu kota provinsi Jawa Tengah. Untuk mengupayakan hal tersebut, Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi itu melakukan verifikasi langsung ke sejumlah rumah tidak layak huni di wilayah Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan.

    Proses bedah rumah di Muktiharjo Kidul  tengah berlangsung untuk tiga unit rumah. Menurut Hendi proses Rehab RTLH di kawasan Muktiharjo Kidul dipercepat karena wilayah tersebut merupakan salah satu yang terdampak oleh hujan ekstrem di Kota Semarang pada 6 Februari 2021 lalu.

    "Proses program RTLH sebenarnya cukup panjang, karena harus melalui proses pengajuan, verifikasi lapangan oleh Dinas terkait, pembuatan RAB dan penganggaran. Untuk program RTLH yang dilaksanakan Tahun 2021, proses verifikasi, penyusunan RAB dan lain-lain pada Tahun 2020," ujar Hendi.

    Untuk wilayah yang terkena bencana, puting beliung, pohon tumbang, atau bencana lainnya ada pengecualian. Contohnya di Muktiharjo Kidul yang terdampak hujan ekstrem, sudah cek lapangan, disurvey, dan mulai pengerjaan bedah rumah pekan depan.

    Adapun, secara detail, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman, Ali, mengungkapkan program Rehab RTLH  di Kota Semarang akan bersumber pada dua anggaran, yaitu APBD dan APBN. "Untuk 2021 dari APBN 741 unit sedangkan dari APBD 900 unit," kata Ali.

    Lebih lanjut Ali menerangkan, tidak ada pengecualian bagi warga untuk mengajukan RTLH sepanjang syarat terpenuhi. Setelah warga mengajukan, Pemerintah kota Semarang akan melakukan verifikasi lapangan untuk menentukan rumah tersebut memenuhi persyaratan atau tidak. Verifikasi dilakukan agar yang mendapatkan bantuan ini memang masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

    "Sedangkan untuk persyaratan yang harus dipenuhi warga yang ingin memperoleh program rehab RTLH antara lain surat pengantar atau keterangan tidak mampu dari pihak kelurahan, tanah yang ditempati tidak sengketa dan atas nama sendiri serta melampirkan KK dan KTP," ujar Ali.(*) 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.