PTUN Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto, Muchdi Pr Ajukan Banding

Reporter

Mantan Komandan Kopassus TNI Angkatan Darat, Mayor Jenderal (Purn) Muchdi Purwoprandjono. TEMPO/Aditia Noviansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Muchdi Pr akan mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang mengabulkan gugatan Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto atas kepengurusan Partai Berkarya.

Tommy Soeharto sebelumnya menggugat dua SK kepengurusan Partai Berkarya pimpinan Muchdi Pr yang disahkan Kemenkumham.

"Dengan dikabulkannya gugatan Penggugat atas 2 (dua) SK Kemenkumham RI tersebut, maka kami akan tetap menempuh jalur hukum dengan mengajukan upaya banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut," ujar Muchdi lewat keterangannya, Rabu, 17 Februari 2021.

Berdasarkan hal di atas, Muchdi Pr mengajak seluruh kadernya tetap solid, berjalan seperti biasa sampai ada putusan inkrah atau putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Putusan PTUN Jakarta dalam sidang tertanggal 16 Februari 2021 sebelumnya menyatakan batal Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020

Pihak tergugat II intervensi, dalam hal ini Menkumham lantas diwajibkan untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-16.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Beringin Karya (Berkarya) tanggal 30 Juli 2020.

"Mewajibkan tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. HH-17.AH.11.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Beringin Karya (Partai Berkarya) Periode 2020-2025 tanggal 30 Juli 2020,"
demikian salah satu poin putusan PTUN Jakarta yang dikutip dari laman resmi Mahkamah Agung, Rabu, 17 Februari 2021 ihwal perkara gugatan Tommy Soeharto.

Baca juga: Polemik Partai Berkarya, PTUN Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

DEWI NURITA






KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

19 menit lalu

KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAM

Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.


Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

1 hari lalu

Kasus Suap Hakim Agung Gazalba Saleh, KPK Kembali Panggil 3 Saksi Hari Ini

KPK kembali mengagendakan pemeriksaan saksi dalam kasus suap Hakim Agung Gazalba Saleh.


Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

2 hari lalu

Kasus Suap Pengurusan Perkara di MA, KPK Panggil Tiga Staf Gazalba Saleh

Ali Fikri menyebut KPK telah memanggil sejumlah staf hakim agung Gazalba Saleh sebagai saksi di kasus suap pengurusan perkara di MA


Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

3 hari lalu

Kasus Tanah di Bogor, PTUN Jakarta Batalkan Penyitaan Satgas BLBI

Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan surat penyitaan Satgas BLBI atas tanah PT Bogor Raya Development (BRD) dan PT Bogor Raya Estatindo (BRE).


Alasan Kejari Depok Belum Bisa Ekseskusi Putusan First Travel

3 hari lalu

Alasan Kejari Depok Belum Bisa Ekseskusi Putusan First Travel

Dalam putusannya, MA mengembalikan aset First Travel kepada para korban, yang sebelumnya dirampas negara.


Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

3 hari lalu

Ajukan Kasasi, Kejaksaan Agung Anggap Vonis Lepas Pemilik Indosurya Keliru

KSP Indosurya tidak pernah melakukan rapat pertanggungjawaban tertinggi, serta produk yang dijual tidak masuk akal.


Kasus Gazalba Saleh, KPK Panggil Asisten Hakim Agung

8 hari lalu

Kasus Gazalba Saleh, KPK Panggil Asisten Hakim Agung

KPK kembali memanggil sejumlah saksi dalam kasus suap pengurusan perkara Mahkamah Agung yang menjerat Hakim Agung Gazalba Saleh.


KPK Dalami Rekening Pegawai BUMN yang Diduga Pemberian Gazalba Saleh

9 hari lalu

KPK Dalami Rekening Pegawai BUMN yang Diduga Pemberian Gazalba Saleh

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menelusuri sejumlah aliran dana suap yang diterima Gazalba Saleh.


KPK Minta Keterangan Korban Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh

9 hari lalu

KPK Minta Keterangan Korban Vonis Hakim Agung Gazalba Saleh

Gazalba Saleh yang mengurusi vonis kasasi pidana dalam perkara tersebut, diduga oleh Komisi telah menerima Rp.400 juta.


Menteri Dalam Negeri Israel Dipecat

11 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Israel Dipecat

Menteri Dalam Negeri Israel Aryeh Deri dipecat karena terlibat dalam tuduhan mengemplang pajak.