Jokowi Minta Dikritik, MUI Usul Aktifkan Dewan Kerukunan Nasional

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendeklarasikan sembilan hasil Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII Bangka Belitung. ANTARA

    Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendeklarasikan sembilan hasil Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-VII Bangka Belitung. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengusulkan kepada pemerintah agar mengaktifkan kembali Dewan Kerukunan Nasional (DKN) untuk mengelola kritik dari masyarakat.

    "Jadi kritik-kritik dan persoalan fundamental yang mengemuka yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut diterima dan dikanalisasikan melalui DKN," kata Anwar dalam keterangannya, Rabu, 17 Februari 2021.

    Anwar menjelaskan DKN bisa menggodok serta mengkaji secara mendalam kritik dan persoalan fundamental. Hasilnya kemudian disampaikan kepada Presiden. Anwar berharap hasil dialog dan kajian DKN itu tidak sekadar diterima namun juga dilaksanakan.

    "Ini penting dilakukan dan ditegakkan agar persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa bisa terajut kembali sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dapat tumbuh dan meningkat kembali dengan baik," ujarnya.

    Menurut Anwar, pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta masyarakat untuk aktif mengkritik pemerintah kurang mendapat apresiasi. Pasalnya, banyak yang masih meragukan dan menilai ungkapan Jokowi tidak lebih dari hanya sebagai pidato normatif.

    Anwar menyebutkan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) bahkan pesimistis sehingga mempertanyakan bagaimana cara mengkritik tanpa dipanggil polisi. Kemudian Kwik Kian Gie juga mengungkapkan ketakutannya menyampaikan kritik dan pandangannya. "Bila ketakutan-ketakutan seperti ini terus menyelimuti hati masyarakat luas maka yang akan rugi tentu adalah bangsa ini sendiri," kata Anwar.

    Anwar menilai sudah saatnya pemerintah serius memikirkan bagaimana mengelola kritik agar bisa melakukan dialog yang bersifat dialektis. "Untuk itu salah satu cara yang bisa kita tempuh dan lakukan adalah menghidupkan dan mengaktifkan kembali DKN (Dewan Kerukunan Nasional)," ujarnya.

    Baca juga: Jokowi Minta Dikritik, Buzzer dan UU ITE

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPnBM Nol Persen, Cara Mudah Hitung Harga Mobil Baru Honda Brio

    Harga baru berlaku setelah penerapan PPnBM Nol Persen mulai Senin, 1 Maret 2021. Diskon terhadap PPnBM ini berlaku pula untuk Honda Brio.