DPR Minta Pemerintah Ajukan Revisi UU ITE, Agar Birokrasinya Lebih Mudah

Reporter

Seorang wanita menunjukkan poster tuntutan saat sejumlah jurnalis yang tergabung dalam Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menggelar aksi jalan mundur dalam car free day di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad, 29 September 2019. Dandhy ditangkap pada Kamis (26/9) dan dilepaskan pada Jumat (27/9) dengan status tersangka terkait pelanggaran UU ITE. TEMPO/M Taufan Rengganis

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR RI dari Komisi Dalam Negeri, Saleh Partaonan Daulay, meminta pemerintah mengajukan revisi Undang-undang Infromasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

"Jika pemerintah yang mengusulkan birokrasinya akan lebih mudah," kata anggota DPR dari Fraksi PAN ini lewat keterangan tertulis pada Rabu, 17 Februari 2021.

Ia menilai revisi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  ini harus selaras dengan perubahan dan perkembangan teknologi informasi terkini.

"Perubahan tersebut harus disempurnakan dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang ada. Sebab, teknologi informasi ini perubahannya sangat cepat," katanya.

Baca juga: Kapolri Listyo Sigit Sebut Penggunaan UU ITE Sudah Tak Sehat

Ia juga berpendapat bahwa revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan. Sebab, kata dia, aturan pidana sebaiknya di dalam KUHP.

"Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi Undang-undang ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih," ucapnya.

Anggota Badan Legislasi DPR RI Almuzzammil Yusuf menyatakan bahwa bila pemerintah serius maka bagus bila usulan perubahan Undang-undang ITE berasal dari pemerintah.

Namun, ia meminta pasal seperti larangan pelecehan SARA (Suku Ras dan Agama) dalam UU ITE harus tetap dipertahankan, karena bukan tempat untuk diperdebatkan. “Itu wilayah yang harus saling menghormati demi pengokohan sila Ketuhanan YME dan sila persatuan Indonesia,” katanya.






Amnesty Catat Ada 328 Kasus Serangan terhadap Kebebasan Sipil dalam 4 Tahun Terakhir

11 menit lalu

Amnesty Catat Ada 328 Kasus Serangan terhadap Kebebasan Sipil dalam 4 Tahun Terakhir

Amnesty mencatat kebebasan sipil di Indonesia selama kurun waktu 2019-2022 terus tergerus dengan temuan 328 kasus


Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

11 jam lalu

Profil Hillary Brigitta Lasut, Anggota DPR yang Laporkan Komika Mamat Alkatiri

Hillary Brigitta Lasut melaporkan komika Mamat Alkatiri dengan pasal pencemaran nama baik. Ini profil anggota DPR termuda.


Kontras Minta Tersangka Tragedi Kanjuruhan Dijerat Dengan Pasal Ini

13 jam lalu

Kontras Minta Tersangka Tragedi Kanjuruhan Dijerat Dengan Pasal Ini

Kontras menilai ada penganiayaan hingga pembunuhan berencana dalam Tragedi Kanjuruhan.


Mamat Alkatiri Dilaporkan Pasal Pencemaran Nama Baik, Ini Profil Komika Asal Fakfak

14 jam lalu

Mamat Alkatiri Dilaporkan Pasal Pencemaran Nama Baik, Ini Profil Komika Asal Fakfak

Mamat Alkatiri asal Fakfak, Papua Barat ini dilaporkan Hillary Brigitta Laut dengan pasal pencemaran nama baik. Ini profil komika itu.


Prank KDRT Baim Wong dan Paula Verhoeven Bisa Dijerat Pasal 222 KUHP, Ancaman Pidana 1 Tahun 4 Bulan

1 hari lalu

Prank KDRT Baim Wong dan Paula Verhoeven Bisa Dijerat Pasal 222 KUHP, Ancaman Pidana 1 Tahun 4 Bulan

Baim Wong dan Paula Verhoeven terancam dijerat Pasal 222 KUHP akibat konten prank KDRT ke pihak kepolisian. Begini bunyi pasal tersebut.


Bagaimana Hukuman Bagi Penyiksa Hewan? Cek Pasal dan Sanksi Pidana Sesuai KUHP

2 hari lalu

Bagaimana Hukuman Bagi Penyiksa Hewan? Cek Pasal dan Sanksi Pidana Sesuai KUHP

Peringatan Hari Hewan Sedunia mengingatkan penyiksa hewan bisa dijerat ancaman hukuman pidana sesuai KUHP. Bagaimana bunyinya?


Hillary Brigita Lasut Laporkan Mamat Alkatiri, Ahli Hukum Pidana: Mestinya Politisi Bisa Lebih Toleran

2 hari lalu

Hillary Brigita Lasut Laporkan Mamat Alkatiri, Ahli Hukum Pidana: Mestinya Politisi Bisa Lebih Toleran

Pelaporan Mamat Alkatiri atas dugaan pencemaran nama baik anggota DPR Hillary Brigitta Lasut dianggap berlebihan.


Hillary Brigitta Lasut Juga Mau Gugat Perdata Mamat Alkatiri

2 hari lalu

Hillary Brigitta Lasut Juga Mau Gugat Perdata Mamat Alkatiri

Anggota DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyatakan tidak mencabut laporannya terhadap komika Mamat Alkatiri


Hillary Brigitta Lasut Ogah Cabut Laporan Polisi Terhadap Mamat Alkatiri

2 hari lalu

Hillary Brigitta Lasut Ogah Cabut Laporan Polisi Terhadap Mamat Alkatiri

"Sampai detik ini tidak ada niatan saya untuk mencabut laporan," kata Hillary Brigitta Lasut


Laporkan Mamat Alkatiri, Hillary Brigitta Lasut: Ini Negara Hukum, Bukan Negara Komedi.

2 hari lalu

Laporkan Mamat Alkatiri, Hillary Brigitta Lasut: Ini Negara Hukum, Bukan Negara Komedi.

"Negara ini negara hukum, bukan negara bercanda, bukan negara komedi," kata Hillary Brigitta Lasut soal pelaporannya terhadap Mamat Alkatiri