DPR: Revisi UU ITE Fokus pada Pengelolaan Teknologi Informasi Bukan Pemidanaan

Reporter

Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional Saleh Partaonan Daulay saat memberikan pernyataan media dalam peringatan Hari Buruh, 1 Mei 2018. TEMPO/Hendartyo Hanggi

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota DPR dari Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay mengusulkan wacana revisi Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau revisi UU ITE harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi kontemporer. Hal tersebut, lanjutnya, termasuk perkembangan media-media sosial, serta situasi pandemi di mana masyarakat banyak beraktivitas dengan menggunakan internet.

Ia juga berpendapat bahwa revisi harus diarahkan pada pengaturan pengelolaan teknologi informasi, bukan penekanan pada upaya pemidanaan karena aturan pidana sebaiknya diatur di dalam KUHP. "Kalau persoalan penipuan, penghinaan, penghasutan, adu domba, penyebaran data yang tidak benar, cukup diatur di KUHP. Dengan begitu, implementasi UU ITE lebih mudah. Tidak ada tumpang tindih," ucapnya.

Saleh mengatakan pihaknya mengapresiasi kepedulian Presiden Joko Widodo merespons isu-isu aktual yang mencuat di masyarakat, termasuk penerapan UU ITE.

Ia menyatakan senang bila pemerintah menginisiasi perubahan UU ITE karena kalau pemerintah yang mengusulkan, biasanya birokrasi lebih mudah.

Baca: Tanggapi Jokowi, Amnesty Minta Korban Kriminalisasi UU ITE Dibebaskan

Senada, Anggota Badan Legislasi DPR RI Almuzzammil Yusuf menyatakan bahwa bila pemerintah serius maka bagus bila usulan revisi UU ITE berasal dari pemerintah. Menurut Almuzzammil, apa yang diusulkan Presiden terkait dengan revisi UU ITE sangat baik.

Namun Almuzzamil mengusulkan Pasal-pasal yang baik sebelum revisi UU ITE untuk menjaga kohesi nasional seperti larangan pelecehan SARA (Suku Ras dan Agama) harus tetap dipertahankan, karena bukan tempat untuk diperdebatkan. “Itu wilayah yang harus saling menghormati demi pengokohan sila Ketuhanan YME dan sila persatuan Indonesia,” tegas Muzzammil Yusuf.






DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

2 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

6 jam lalu

Pimpinan DPR Bilang Calon Panglima TNI Yudo Mesti Antisipasi Dampak Ekonomi Global

Menurut Dasco, calon Panglima TNI harus menjelaskan secara sistematis cara menghadapi dampak ekonomi global saat uji kelayakan dan kepatutan.


Belum Berdamai dengan Penggemar Lesti Kejora, Dewi Perssik: Kuncinya Mami Saya

11 jam lalu

Belum Berdamai dengan Penggemar Lesti Kejora, Dewi Perssik: Kuncinya Mami Saya

Selebritas Dewi Perssik memenuhi undangan Polres Metro Jakarta Selatan untuk proses mediasi dengan tersangka kasus dugaan pelanggaran UU ITE.


Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

23 jam lalu

Perlu Tafsir Ketat Soal Larangan Penyebaran Paham yang Bertentangan dengan Pancasila di RKUHP

Anggota DPR Komisi Hukum Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari, menilai perlu ada tafsir ketat terhadap pasal 188 RKUHP.


DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

1 hari lalu

DPR Belum Bisa Gelar Fit and Proper Tes untuk Yudo Margono, Meutya: Komisi I Belum Memiliki Dasar

DPR belum bisa menggelar fit and proper test untuk calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Begini kata Ketua Komisi I Meutya Hafid.


Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

1 hari lalu

Kata Ketua Komisi I DPR Soal Rekam Jejak Calon Panglima TNI Yudo Margono

Fit and proper test calon Panglima TNI Yudo Margono menunggu hasil dari Bamus DPR


Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

1 hari lalu

Ketua Komisi III DPR Perkirakan RKUHP Disahkan Sebelum Masa Reses

Bambang memproyeksikan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) disahkan menjadi Undang-Undang sebelum masa reses.


Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

1 hari lalu

Puan Jelaskan Mekanisme Setelah DPR Terima Surpres Calon Panglima TNI

Puan Maharani, menyatakan KSAL Laksamana Yudo Margono merupakan nama yang diusulkan Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI


Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

2 hari lalu

Pemerintah Umumkan Pasal Pencemaran Nama Baik Dihapus dari UU ITE

Pemerintah mengumumkan pasal pencemaran nama baik dan penghinaan di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) akan dihapus lewat RKUHP.


Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

2 hari lalu

Dave Fikarno Sebut Fit and Proper Test Calon Panglima TNI Digelar Paling Lambat Rabu Pekan Ini

Dave Akbarshah Fikarno mengatakan fit and proper test calon Panglima TNI akan dilaksanakan paling lambat Rabu pekan ini.