Tanggapi Jokowi, Amnesty Minta Korban Kriminalisasi UU ITE Dibebaskan

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, saat di acara bedah visi-misi capres - cawapres dalam bidang Hak Asasi Manusia di gedung Komnas HAM, Jakarta, Rabu, 20 Februari 2019. Tempo/Ryan Dwiky Anggriawan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo bahwa Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE harus memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Namun Usman mengingatkan ini tak boleh menjadi sekadar jargon.

"Langkah pertama yang harus dilakukan Presiden untuk menindaklanjuti pernyataannya sendiri adalah dengan membebaskan mereka yang dikriminalisasi dengan UU ITE hanya karena mengekspresikan pandangannya secara damai," kata Usman dalam keterangan tertulis, Selasa, 16 Februari 2021.

Usman mengatakan pemerintah wajib menghormati dan melindungi hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat, termasuk dari mereka yang memiliki pandangan bertentangan dengan pemerintah. Di sisi lain, ia meminta polisi menggunakan perspektif hak asasi manusia dalam menegakkan hukum agar tidak melanggar kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Sepanjang 2020, Amnesty International mencatat setidaknya terdapat 119 kasus dugaan pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi menggunakan UU ITE. Ada 141 orang yang menjadi tersangka, termasuk di antaranya 18 aktivis dan empat jurnalis.

Usman mengatakan ini merupakan jumlah terbanyak dalam enam tahun terakhir. Dia menyebut banyak di antara mereka dituduh melanggar UU ITE setelah menyatakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, seperti tiga pimpinan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Jumhur Hidayat, Anton Permana, dan Syahganda Nainggolan.

Amnesty menyambut baik niat Presiden Jokowi mengajak Dewan Perwakilan Rakyat untuk merevisi pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE jika aturan itu tak dapat memberikan keadilan. Namun, Usman menilai perlindungan kebebasan berpendapat dan berekspresi tak cukup berhenti di revisi UU Nomor 19 Tahun 2016 itu saja.

Baca juga: SAFEnet Usul Moratorium Kasus UU ITE hingga Selesai Revisi

Usman berujar, ada pasal dalam undang-undang lain yang juga kerap digunakan untuk menjerat kebebasan berekspresi. Dia mencontohkan penggunaan pasal makar dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana untuk menjerat masyarakat Papua yang mengekspresikan pandangan secara damai.

"Menjamin keadilan di tengah masyarakat harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak diskriminatif," kata Usman.

Usman mengingatkan, hak seluruh masyarakat atas kebebasan berekspresi dan berpendapat telah dijamin dalam Pasal 19 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Komentar Umum Nomor 34 atas Pasal 19 ICCPR.

Sedangkan dalam hukum nasional, kata dia, hak ini dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) dan Pasal 28F Undang-undang Dasar 1945 serta Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Presiden Jokowi sebelumnya menyampaikan niat mengajukan revisi UU ITE ke DPR jika aturan itu dinilai tak dapat memberikan keadilan. Awalnya, Jokowi mengatakan belakangan ia melihat banyak warga masyarakat saling melaporkan dengan rujukan UU ITE. Namun, ada proses hukum yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan.

Dia pun meminta Kepolisian membuat pedoman interpretasi resmi terhadap pasal-pasal UU ITE. Di sisi lain, ia berujar Kapolri mesti meningkatkan pengawasan agar implementasi peraturan ini konsisten, akuntabel, dan berkeadilan.

"Kalau UU ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, ya, saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi UU ITE ini, karena di sinilah hulunya," kata Jokowi dalam acara Pengarahan kepada Pimpinan TNI Polri, Senin, 15 Februari 2021.






Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

38 menit lalu

Joko Widodo Bertemu Relawan Jokowi di SUGBK, Segini Biaya Sewa Stadion GBK

Pertemuan Presiden Joko Widodo bertemu relawan Jokowi di SUGBK banyak mendapat sorotan. Mau tahu berapa tarif atau biaya sewa Stadion GBK?


Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

40 menit lalu

Jokowi Menyayangkan APBD yang Masih Mengendap Rp 278 Triliun: Ini Keliru Besar

Jokowi mengatakan investasi asing yang tengah dikejar pemerintah pusat menjadi percuma apabila APBD sendiri tidak dibelanjakan.


DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

1 jam lalu

DPR Setuju Revisi UU IKN, Dasco: Supaya Implementasinya Tepat

DPR setuju melakukan revisi UU IKN setelah melalui kajian yang matang. Dasco menyebut soal kenapa revisi diperlukan pada UU IKN.


RI Kalah dalam Gugatan Ekspor Nikel, Jokowi: Enggak Apa-apa, Kita Ajukan Banding

2 jam lalu

RI Kalah dalam Gugatan Ekspor Nikel, Jokowi: Enggak Apa-apa, Kita Ajukan Banding

Presiden Jokowi menegaskan Indonesia akan tetap menghentikan ekspor bahan mentah nikel, meski kalah dalam gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).


Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

2 jam lalu

Jokowi Ingatkan Bahlil Target Investasi Rp 1.200 Triliun: Jangan Nanti Minta Maaf, Tidak Tercapai

Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengingatkan Bahlil Lahadalia bahwa target investasi sebesar Rp 1.200 triliun harus tercapai.


Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

2 jam lalu

Diminta Politikus PDIP Tinggalkan Relawan, Jokowi: Hehe, Terima Kasih

Presiden Jokowi tak menanggapi soal pernyataan politikus PDIP agar dirinya meninggalkan relawan. Permintaan itu muncul pasca-acara Nusantara Bersatu.


Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 27 Persen, Jokowi Ingatkan Gubernur Hati-hati

3 jam lalu

Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara 27 Persen, Jokowi Ingatkan Gubernur Hati-hati

Jokowi menyebut pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara mencapai 27 persen. Tertinggi di dunia.


Gubernur BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 4,5-5,3 Persen pada 2023

3 jam lalu

Gubernur BI Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI Tembus 4,5-5,3 Persen pada 2023

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 bisa mencapai 4,5-5,3 persen.


Jokowi Sebut Semua Pemimpin Dunia di KTT G20 Pusing hingga Berkerut dan Rambut Memutih

3 jam lalu

Jokowi Sebut Semua Pemimpin Dunia di KTT G20 Pusing hingga Berkerut dan Rambut Memutih

Jokowi menyebut dunia saat ini berada di tengah ketidakpastian. Ia mencontohkan harga minyak dunia yang sangat fluktuatif dan tidak bisa diprediksi.


Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

3 jam lalu

Jokowi Puji Pertumbuhan Ekonomi Maluku 27 Persen: Tertinggi di Dunia

Menurut Jokowi, pertumbuhan di Maluku Utara itu adalah buah hasil upaya pemerintah dalam mendorong hilirisasi industri dan pembangunan infrastruktur.