Ditanggapi Buzzer Soal Cara Kritik ke Pemerintah, JK: Kesannya Tanya Tak Boleh

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Masjid Indonesia (DWI), Jusuf Kalla berbincang bersama pengurus Masjid Al Munawar saat meninjau lokasi penyemprotan cairan desinfektan di Masjid Al Munawar, Pancoran, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Ketua Dewan Masjid Indonesia (DWI), Jusuf Kalla berbincang bersama pengurus Masjid Al Munawar saat meninjau lokasi penyemprotan cairan desinfektan di Masjid Al Munawar, Pancoran, Jakarta, Jumat, 13 Maret 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), meminta para pihak agar tidak salah mengartikan pertanyaan terkait bagaimana cara memberi kritik kepada pemerintah tanpa dipanggil polisi.

    "Itu murni pertanyaan dan banyak menanggapinya secara berbeda-beda terutama buzzer-buzzer ini kan? Ini kesannya bertanya saja tidak boleh, apalagi mengkritik," kata Jusuf Kalla dalam keterangannya, Senin, 15 Februari 2021.

    JK menilai, pertanyaan yang ia sampaikan sebetulnya sederhana dan mewakili kegelisahan masyarakat. JK berharap agar para pihak tidak usah terlalu reaktif menanggapi pertanyaannya tersebut. Sebab, dalam pemerintahan demokrasi, kritik adalah hal yang sangat penting sebagai bagian dari koreksi jalannya roda pemerintahan.

    Baca: Saat Jusuf Kalla Sindir Jokowi yang Minta Masyarakat Aktif Mengkritik Pemerintah

    ADVERTISEMENT

    JK juga mengapresiasi juru bicara presiden, Fadjroel Rachman, yang bersedia memberikan penjelasan terkait bagaimana caranya mengkritik.

    “Itu penting sehingga masyarakat apalagi aktivis sudah tahu bagaimana caranya mengkritik dengan baik," katanya.

    JK pun meminta para pendukung setia Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar sejalan dengan keinginan Presiden yang meminta masyarakat untuk memberi kritik. "Sekarang Presiden sendiri yang membuka peluang untuk kritik itu dan itu bagus sekali. Tapi caranya harus dijelaskan supaya baik untuk pemerintah dan baik untuk masyarakat. Jadi apakah saya salah kalau mengajukan suatu pertanyaan?" ujar JK.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.