Kasus Penembakan Anggota FPI, Komnas HAM Serahkan Barang Bukti KM 50 Pekan Ini

Reporter:
Editor:

Kukuh S. Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan keterangan pers dalam rilis kasus illegal logging di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    Karopenmas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono menyampaikan keterangan pers dalam rilis kasus illegal logging di kantor Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 30 Desember 2020. TEMPO / Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta  - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menyatakan, pihaknya dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengagendakan pertemuan pada pekan ini menindaklanjuti kasus penembakan anggota FPI.

    Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM rencananya akan menyerahkan barang bukti kasus penembakan enam anggota laskar FPI secara resmi. "Rencananya pekan ini akan dilakukan pertemuan antara Komnas HAM dengan Bareskrim Polri untuk serah-terima barang bukti kasus itu," ucap Rusdi kantornya, Jakarta Selatan pada Senin, 15 Februari 2021.

    Kendati demikian, Rusdi mengakui masih belum mengetahui apa saja barang bukti yang nantinya diserahkan Komnas HAM kepada Badan Reserse Kriminal Polri. "Saya belum tahu pasti, tunggu saja nanti. Apa saja barang bukti yang diserahkan," kata Rusdi.

    Permintaan barang bukti itu, kata Rusdi, merupakan tindak lanjut atas penyidikan kasus penembakan. Bareskrim Polri sebelumnya telah menerima dan mempelajari hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM mengenai peristiwa penembakan yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek KM 50.

    ADVERTISEMENT

    Ada dua hal yang menjadi fokus Polri, yakni kejadian penyerangan terhadap anggota polisi yang sedang bertugas, dan permasalahan unlawfull killing dalam penembakan anggota FPI.

    Baca Juga: Kasus Penembakan Anggota FPI, Komnas HAM: Ada yang Ambil CCTV Warung Km 50


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.