Pro Kontra Pemberian Gelar Doktor Kehormatan Kepada Politikus

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi wisuda. shutterstock.com

    Ilustrasi wisuda. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah kampus ditengarai mengobral gelar doktor kehormatan kepada para politikus dan pejabat. Seleksi pemberian gelar dinilai tak transparan dan diduga ada motif politik di balik penganugerahan titel tersebut.

    Salah satunya Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang baru-baru ini memberikan gelar doktor honoris causa kepada mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Nurdin Halid.

    Pemberian gelar kepada Nurdin diwarnai aksi protes belasan mahasiswa Unnes. "Rekam jejak Nurdin sangat kelam," kata Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Unnes Wahyu Suryono Pratama dalam laporan Majalah Tempo, Senin, 15 Februari 2021.

    Nurdin adalah mantan narapidana kasus korupsi dana distribusi minyak goreng Bulog. Sebelum pengukuhan gelar, Rektor Unnes Fathur Rokhman mengunjungi kantor Airlangga dan Nurdin pada pekan ketiga Oktober 2020. Foto-foto pertemuan itu diunggah di akun Instagram pribadi Fathur, @fathur_rokhman_.

    ADVERTISEMENT

    Fathur tak membantah pernah berjumlah dengan Nurdin dan Airlangga di Jakarta beberapa bulan sebelum penganugerahan gelar. "Pertemuan dengan siapa pun sah-sah saja," tutur Fathur. Di sisi lain, sosok Rektor Unnes pernah tersangkut kasus dugaan plagiarisme jurnal ilmiah dan disertasi.

    Lima dosen Unnes yang diwawancara terpisah mengatakan pihak rektorat tidak pernah menggelar uji publik terhadap kemampuan akademis Nurdin. Adapun tiga guru besar menyatakan tak ada makalah ilmiah Nurdin yang diedarkan di Majelis Profesor-kumpulan guru besar Unnes.

    Obral gelar doktor kehormatan juga terjadi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Kampus ditengarai melakukan praktik yang sama kepada sejumlah politikus dan pejabat. Salah satunya Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar yang dianugerahi gelar doktor kehormatan bidang manajemen pemberdayaan masyarakat, pada 11 Juli 2020.

    Tiga orang yang mengetahui proses pemberian gelar kepada Halim mengatakan Rektor UNY Sutrisna Wibawa memberikan titel doctor honoris causa karena berancang-ancang berlaga dalam Pilkada Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta.

    Halim membantah pemberian gelar doktor kehormatan terkait keinginan Sutrisna menyabet rekomendasi PKB dalam Pilkada Gunungkidul. Menurut dia, rekomendasi PKB justru jatuh kepada rival Sutrisna, Sunaryanta.

    Baca Laporan Majalah Tempo: Main Obral Doktor Humoris

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.