Jika Tetap Lantik Orient Riwu Kore, Pemerintah Dinilai Kehilangan Wibawa

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Orient P Riwu Kore menjadi perbincangan setelah disebut-sebut sebagai warga negara Amerika Serikat. Orient mengakui sempat memiliki paspor AS, namun tidak lantas mengubah status kewarganegaraannya. Facebook.com

    Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Orient P Riwu Kore menjadi perbincangan setelah disebut-sebut sebagai warga negara Amerika Serikat. Orient mengakui sempat memiliki paspor AS, namun tidak lantas mengubah status kewarganegaraannya. Facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kuasa hukum pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua, Nikodemus Rihi Heke dan Yohanis Ully, mengatakan Kementerian Dalam Negeri tak bisa melantik Orient Riwu Kore.

    "Dari segi hukum, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Sehingga, jika ada wacana untuk pelantikan Orient, dasar hukumnya apa? Sedangkan sejak awal sudah cacat prosedur," kata pengacara pasangan calon nomor urut 01 ini, Adhitya Nasution, Ahad, 14 Februari 2021.

    Adhitya mengatakan Indonesia bisa kehilangan wibawa di mata internasional jika tetap melantik Orient.

    "Dari awal sudah tahu sebagai WN Amerika Serikat, tapi tetap daftar ke KPU. Artinya, Orient sudah ada niat mengelabui penyelenggaraan Pilkada. Jika ini dibiarkan maka akan menjadi boomerang dan Indonesia akan malu," katanya.

    ADVERTISEMENT

    Dia berharap para pihak untuk mengedepankan penegakan hukum. Sebab, kata dia, martabat Indonesia menjadi taruhan dalam polemik kewarganegaraan Orient.

    "Jangan sampai karena fanatisme suatu golongan, kita lupa bahwa kita ini Indonesia. Warga asing boleh cinta Indonesia, tetapi menjadi pemimpin harus orang Indonesia. Ini preseden buruk penyelanggaraan pemilu di Indonesia," katanya.

    Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, John Tuba Helan mengatakan, pemerintah bisa kehilangan wibawa jika tetap melantik Orient Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua. "Dia sendiri memilih kewarganegaraan lain, maka hak-hak politik di Indonesia akan gugur," katanya.

    Baca juga: Mantan Rival Orient Riwu Kore Gugat ke PTUN Minta Hasil Pilkada Dibatalkan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.