BPIP Sebut Buzzer Bisa Dilawan dengan Pendidikan Literasi

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Benny Susetyo, saat konferensi press dalam pertemuan tokoh lintas agama di Jakarta, 17 Januari 2015. Tempo/Aditia noviansyah

    Sekretaris Eksekutif Komisi Hubungan Agama dan Kepercayaan Konferensi Waligereja Indonesia Romo Benny Susetyo, saat konferensi press dalam pertemuan tokoh lintas agama di Jakarta, 17 Januari 2015. Tempo/Aditia noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Benny Susetyo, menilai fenomena buzzer atau pendengung di media sosial dapat dilawan dengan pendidikan literasi, pendidikan kritis, dan etika penggunaan media sosial.

    "Hal ini (fenomena buzzer) teradi karena salah satunya kesadaran politik etis enggak ada," kata Benny dalam keterangannya, Sabtu, 13 Februari 2021.

    Benny mengatakan, buzzer sebagai medium dapat digunakan untuk menjual sebuah ide atau gagasan agar terjadi adu gagasan di ruang publik.

    Ia pun mengingatkan agar jangan sampai orang-orang yang memiliki gagasan dan kemampuan menjadi tidak bisa berperan di ruang publik termasuk media sosial. Sebab, jika ruang demokrasi tanpa gagasan maka akan muncul pemimpin yang kerdil dan dikarbit.

    ADVERTISEMENT

    Lebih lanjut, Benny berharap para propaganda termasuk buzzer tidak lagi bicara hal yang negatif, tetapi berbicara hal yang positif, bangsa dan dan negara, kemajemukan, dan keberagaman. “Kalau bicara buzzer, seharusnya punya komitmen pada masa depan negara, itu di atas segala-galanya,” ujarnya.

    FRISKI RIANA

    Baca: Melihat Kembali Fatwa MUI yang Mengharamkan Aktivitas Buzzer


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti Istilah Kebijakan Pemerintah Atasi Covid-19, dari PSBB sampai PPKM

    Simak sejumlah istilah kebijakan penanganan pandemi Covid-19, mulai dari PSBB hingga PPKM, yang diciptakan pemerintah sejak 20 April 2020.