Pengamat Voxpol Center: Pemerintahan Jokowi Baperan saat Dikritik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan Vaksinasi Massal bagi tenaga kesehatan dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021. Setpres-Kris

    Presiden Jokowi (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau pelaksanaan Vaksinasi Massal bagi tenaga kesehatan dosis pertama vaksin COVID-19 Sinovac di Istora Senayan, Jakarta, Kamis, 4 Februari 2021. Setpres-Kris

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat politik dari Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai rezim Presiden Joko Widodo atau Jokowi mudah baper saat menerima kritik.

    "Sekarang menyampaikan kritikan agak mengerikan, dulu pemerintah tidak baper dan mereka sadar rakyat yang menghina dan frustasi tidak harus dipenjarakan. Menyampaikan pendapat membuat mereka trauma," kata Pangi, Jumat, 12 Februari 2021.

    Baca: Pengamat Sayangkan Jokowi Sering Undang Buzzer Bahas Isu Penting

    Pangi mengatakan, pemerintah mestinya tidak boleh baper atau bawa perasaan dalam menerima kritik. Sebab, pemerintah memperoleh fasilitas yang lengkap dengan dibiayai dari pajak rakyat.

    Ia mengatakan pemerintahan sebelum era Presiden Jokowi lebih bijak dalam menghadapi kritikan rakyat.

    "Era sebelumnya lebih bijak dan memahami pluralisme suara rakyat. Buzzer bisa dikendalikan dan tertib," kata Pangi.

    Menurut Pangi, keberadaan hantu buzzer atau pendengung yang tidak tertib justru membuat rakyat trauma mengkritik pemerintah. Berbeda dengan era sebelum Jokowi, kata Pangi, rakyat tidak khawatir untuk menyampaikan pendapatnya. "Bahkan yang menghina, membakar foto presiden sekalipun, dan menyamakan presiden dengan kerbau aman dari pasal UU ITE," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.