TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim menyesalkan adanya kelompok yang menuding mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, sebagai bagian dari kelompok radikal.
"Ini adalah tuduhan dan fitnah keji yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepada seorang tokoh dan pemimpin muslim penting tingkat dunia yang sangat dihormati," kata Sudarnoto dalam keterangannya, Jumat, 12 Februari 2021.
Sudarnoto mengatakan Din selama ini telah mempromosikan wasatiyatul Islam atau Islam moderat di berbagai forum dunia. Masyarakat juga bisa melihat bukti dan rekam jejak Din untuk memahami pandangan dan sikapnya terhadap radikalisme dan bagaimana menangani paham tersebut.
"Bahkan tak segan-segan beliau mengkritik siapapun yang menangani radikalisme-ekstrimisme dengan cara-cara radikal dan ugal-ugalan," ujarnya.
Sudarnoto meminta kepada pihak dan kelompok manapun untuk berpikir ulang dan mempertimbangkan kembali atas tuduhan tersebut. Tindakan melaporkan Din ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), kata Sudarnoto, tidak akan mendatangkan manfaat apa-apa kepada siapapun.
Ia justru khawatir dengan kemungkinan adanya gerakan sistematik dengan isu radikalisme yang bertujuan mendiskreditkan tokoh, ulama, umat, dan bahkan Islam. Dengan dalih radikalisme, ada kemungkinan spirit Islamofobia ditebar. Karena itu, Sudarnoto menilai, tuduhan kepada Din berpotensi menumbuhkan spirit Islamofobia.
"Tidak menutup kemungkinan setelah Prof. Din Syamsuddin, tokoh atau ulama kritis lainnya akan dikenakan tuduhan yang sama oleh kelompok Islamofob ini," kata dia.
Menurut Sudarnoto, tuduhan kepada Din justru akan menyinggung perasaan para ulama dunia dan merugikan kepentingan bangsa. Sebab, Din Syamsuddin merupakan tokoh dan ulama penting yang diakui dan terlibat dalam pertemuan ulama dunia di Bogor beberapa tahun yang lalu.
Sudarnoto pun meminta KASN dan Kementerian Agama mengkaji secara seksama, kritis, dan adil terhadap laporan dan tuduhan terhadap Din Syamsuddin. "Jangan sampai salah mengambil langkah dan kesimpulan karena ini jelas akan merugikan dan membawa dampak negatif," katanya.
Baca juga: Mensos Tersangka Bansos Covid, Din Syamsuddin Singgung Adanya Imunitas Pejabat
FRISKI RIANA
