Jokowi Minta Dikritik, Pengamat: Harus Diiringi Inisiatif Revisi UU ITE

Reporter

Editor

Amirullah

Presiden Joko Widodo (kanan) turun dari dalam mobil kepresidenan saat tiba di gerbang Tol Kramasan di Desa Ibul Besar III, Pemulutan, Ogan Ilir (OI), Sumatera Selatan, Selasa 26 Januari 2021. Presiden meresmikan tol Palembang-Kayu Agung yang menghubungkan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI)-Palembang. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

TEMPO.CO, Jakarta - Pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI (Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia), Hendri Satrio, menilai ajakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar masyarakat aktif mengkritik seharusnya diikuti inisiatif merevisi UU ITE.

"Pak Jokowi kan sudah memaparkan niat baik yang sangat bagus. Harus diikuti dengan inisiatif merevisi UU ITE," kata Hendri kepada Tempo, Jumat, 12 Februari 2021.

UU ITE kerap dipakai untuk menjerat pihak-pihak yang mengkritik pemerintah. Catatan KontraS, hingga Oktober 2020, ada sebanyak 10 peristiwa dan 14 orang yang diproses karena mengkritik Presiden Jokowi. Lalu dari 14 peristiwa, 25 orang diproses dengan obyek kritik Polri, dan 4 peristiwa dengan 4 orang diproses karena mengkritik Pemda. Mereka diproses dengan penggunaan surat telegram Polri maupun UU ITE.

Baca: Jokowi Minta Dikritik, Rocky Gerung: Paradoks, Permainan Dua Muka

Menurut Hendri, serangan kepada pengkritik pemerintah saat ini bukan hanya dari segi hukum, tapi juga bersifat pribadi di media sosial. Meski demikian, ia menilai tidak bisa menarik garis lurus bahwa yang dilakukan buzzer maupun relawan pendukung pemerintah yang melaporkan pengkritik adalah tindakan yang garis lurus dengan pemerintah. "Itu sulitnya," kata pengamat politik tersebut.

Selain mengusulkan adanya revisi UU ITE, Hendri berpesan agar Kapolri mengawal momentum kebebasan pers sesuai arahan Presiden Jokowi dalam sidang umum tahunan MPR pada 2020 lalu. Saat itu, Jokowi menyampaikan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa tebang pilih.

Pemerintah, kata Hendri, juga harus mau mendengarkan kritik dan menindaklanjutinya. "Apa gunanya mengundang kritik tapi enggak mau mendengarkan. Ajakan mendengar kritikan ini untuk relawan dan buzzer, sehingga demokrasi bisa hidup dengan baik," ucapnya soal permintaan Jokowi.






Survei SMRC: 22 Persen Publik Tahu Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja, 48 Persennya Dukung

40 menit lalu

Survei SMRC: 22 Persen Publik Tahu Jokowi Terbitkan Perpu Cipta Kerja, 48 Persennya Dukung

Dalam survei SMRC, terdapat 22 persen publik yang mengetahui Jokowi terbitkan Perpu Cipta Kerja. Dari jumlah itu, sebanyak 48 persen mendukung perpu.


Dukungan Parpol untuk Kaesang Diperkirakan Kendur Setelah Jokowi Lengser

2 jam lalu

Dukungan Parpol untuk Kaesang Diperkirakan Kendur Setelah Jokowi Lengser

Pengamat politik Adi Prayitno memperkirakan dukungan partai politik untuk Kaesang Pangarep mengendur setelah Jokowi tak lagi presiden.


Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari, Jokowi Justru Akan ke Bali

3 jam lalu

Isu Reshuffle Rabu Pon 1 Februari, Jokowi Justru Akan ke Bali

Seskab Pramono Anung menyebut Presiden Jokowi ke Bali pada Rabu sore lusa. Padahal itu Rabu Pon, yang disebut-sebut Jokowi bakal umumkan reshuffle.


5 Hal Menarik Setelah Kaesang Pangarep Menyampaikan Ingin Terjun dalam Politik

3 jam lalu

5 Hal Menarik Setelah Kaesang Pangarep Menyampaikan Ingin Terjun dalam Politik

Pernyataan Kaesang terjung dalam politik dianggap juga mengejutkan keluarga besar Jokowi


Johnny Plate Soal Pertemuan Jokowi - Surya Paloh: Untuk Kepentingan Pembangunan

4 jam lalu

Johnny Plate Soal Pertemuan Jokowi - Surya Paloh: Untuk Kepentingan Pembangunan

Politikus NasDem Johnny Plate menyebut pertemuan Jokowi - Surya Paloh berlangsung baik untuk pembangunan nasional.


Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

4 jam lalu

Ini Fungsi Sodetan Ciliwung bagi Masyarakat DKI Jakarta

Fungsi Sodetan Ciliwung untuk mengurangi debit air sebesar 60 kubik per detik ke Kanal Banjir Timur karena tak mampu menampung debit air


Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

6 jam lalu

Di Tengah Isu Reshuffle, PPP Berharap Dapat Tambahan Kursi Menteri

PPP sudah punya dua kursi di kabinet Jokowi. Satu menteri yaitu Suharso Monoarfa dan seorang wakil menteri yaitu Zainut Tauhid.


Hasto: Jika Mau Gabung PDIP Kaesang Harus Ajukan Permohonan Tertulis

6 jam lalu

Hasto: Jika Mau Gabung PDIP Kaesang Harus Ajukan Permohonan Tertulis

Kaesang diminta untuk mengajukan permohonan tertulis kenapa mau bergabung dengan PDIP. Hasto menyebut proses itu berlaku bagi siapa pun.


Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

6 jam lalu

Temui Jokowi di Istana, Pemuda Muhammadiyah Nyatakan Dukung IKN

Setelah bertemu Presiden Jokowi, Ketua Pemuda Muhammadiyah Sunanto menyatakan dukungannya atas pembangunan IKN.


Tak Jadi Syarat Perjalanan, Berikut Info Lengkap Seputar Vaksin Booster Kedua

7 jam lalu

Tak Jadi Syarat Perjalanan, Berikut Info Lengkap Seputar Vaksin Booster Kedua

Vaksin booster kedua tak menjadi syarat perjalanan. Berikut cara mendapatkan vaksin booster dosis kedua, serta jenis vaksin yang tepat.