Kemendikbud Koordinasi dengan Kominfo untuk Blokir Situs Porno di Buku Sosiologi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Buku pelajaran Sosiologi kelas XII yang ditemukan di satu halamannya memuat tautan ke situs pornografi. (Dok.SMAN9 Bandung)

    Buku pelajaran Sosiologi kelas XII yang ditemukan di satu halamannya memuat tautan ke situs pornografi. (Dok.SMAN9 Bandung)

    TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memblokir situs porno yang tercantum dalam buku pelajaran Sosiologi kelas XII SMA kurikulum 2013 terbitan tahun 2015.

    "Kemendikbud tengah berkoordinasi dengan Kominfo terkait upaya filter maupun pemblokiran situs tersebut," kata Pelaksana tugas Kepala Biro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Hendarman dalam keterangannya, Jumat, 12 Februari 2021.

    Hendarman menjelaskan, kementerian telah melakukan penelusuran dan verifikasi data pada buku Sosiologi tersebut. Berdasarkan pernyataan penulis dan tim penilai, situs laman yang dimaksud pada saat dirujuk memang awalnya memuat konten terkait kebudayaan Sunda.

    "Hal ini diperkuat dengan penelusuran pada sistem arsip web hingga tahun 2015. Namun, nampaknya domain web tersebut tidak dikelola dengan baik (kedaluwarsa pada 30 Mei 2016), sehingga situs tersebut kemudian diambil alih oleh pihak lain dan konten sudah berubah," katanya.

    ADVERTISEMENT

    Hendarman menegaskan bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku yang Digunakan oleh Satuan Pendidikan menyebutkan, buku teks pelajaran maupun buku non teks pelajaran harus sejalan dengan nilai Pancasila, UUD 1945, dan norma positif yang berlaku di masyarakat.

    Untuk menjamin pemenuhan nilai-nilai dan standar kriteria buku, kata Hendarman, diperlukan pelibatan semua pelaku dan pemangku kepentingan sebagai ekosistem perbukuan. Karena itu, Kemendikbud mengapresiasi pihak-pihak yang telah memberikan kritik dan masukan untuk menyempurnakan buku teks pelajaran. "Peran serta masyarakat menjadi salah satu amanat Permendikbud Nomor 8 Tahun 2016 yang terus diperkuat," ujarnya.

    Baca juga:
    26 Kepala SMP di Yogyakarta Bikin Buku Testimoni Pendidikan Jarak Jauh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.