Kejaksaan NTT Tangkap 2 Tersangka Kasus Penjualan Tanah di Labuan Bajo

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com

    Ilustrasi Ditangkap / Ditahan / Diborgol. shutterstock.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (Kejati NTT) menangkap dua orang tersangka terkait kasus jual beli aset tanah seluas 30 hektare milik Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo. Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Halim mengatakan kedua tersangka yang ditangkap itu berinisial ZD dan HF.

    Menurut Abdul Hakim, keduanya ditangkap karena memberikan keterangan palsu kepada penyidik Kejaksaan NTT saat diperiksa sebagai saksi dalam kasus pengalihan aset tanah di Labuan Bajo. Abdul Hakim menambahkan, keterangan yang diberikan kedua saksi saat sidang praperadilan yang diajukan tersangka Bupati Agustinus Ch Dulla berbeda dengan keterangan yang diberikan ketika keduanya diperiksa penyidik Kejaksaan Tinggi NTT sebagai saksi.

    "Ada pemalsuan keterangan yang dilakukan kedua tersangka ini," kata Abdul Hakim, Kamis 11 Februari 2021.

    Baca: Penahanan Bupati Manggarai Barat di Kasus Labuan Bajo Tunggu Izin Mendagri

    ADVERTISEMENT

    Ia mengatakan, kedua tersangka merupakan saksi yang telah dimintai keterangan oleh penyidik Kejaksaan Tinggi NTT dalam kasus pengalihan aset tanah seluas 30 hektare di Labuan Bajo.

    Menurut dia, salah satu dari dua tersangka yang diamankan itu merupakan pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat yang ditangkap di salah satu rumah pengacara di Kota Kupang. Sementara salah satu tersangka yang diringkus itu merupakan anak dari salah satu tersangka dalam kasus penjualan aset tanah di Labuan Bajo yang telah meninggal dunia. "Keduanya masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik Kejaksaan NTT," kata Abdul Hakim.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.