Sebut Dinasti Politik Menguat di Pilkada 2020, Lemhanas: Menghambat Demokrasi

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (tengah) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, membuka seminar kebangsaan di Hall Basket GBK, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    Gubernur Lemhanas Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo (tengah) bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (kanan) dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, membuka seminar kebangsaan di Hall Basket GBK, Jakarta, Rabu 7 Agustus 2019. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Agus Widjojo, mengatakan perolehan hasil Pilkada Serentak 2020 menunjukkan menguatnya dinasti politik. Hal tersebut dapat dilihat dari sistem informasi dan rekapitulasi KPU yang menunjukkan bahwa 55 kandidat dari 124 kandidat (44 persen) terafiliasi dengan dinasti politik pejabat dan mantan pejabat.

    “Fenomena dinasti justru menghambat konsolidasi demokrasi di tingkat lokal, sekaligus melemahkan institusional partai politik dan lebih mengemukakan pendekatan personal ketimbang kelembagaan,” kata Agus Widjojo dalam keterangan tertulis, Kamis, 11 Februari 2021.

    Akibat fenomena ini, Agus menilai rekrutmen politik hanya dikuasai oleh sekelompok atau segelintir orang melalui oligarki. Padahal, Agus melihat Indonesia merupakan negara demokrasi, yang dalam memilih pemimpin, rakyat mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi langsung di dalam pemilihan umum. Baik dalam hal memilih eksekutif maupun legislatif, baik tingkat nasional maupun tingkat daerah.

    Selain itu, Agus melihat masih praktik politik uang masih kuat. Badan pengawas pemilu menangani 104 dugaan politik uang pada Pilkada Desember 2020 yang tersebar di 19 Provinsi, yaitu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu, Banten, NTT, Babel, Kalimantan Tengah dan Riau.

    Politik uang yang dilakukan terus-menerus akan merusak budaya demokrasi di Indonesia karena akan mempengaruhi masyarakat untuk memilih berdasarkan transaksional dengan manfaat subyektif untuk kepentingan sesaat jangka pendek, tidak melihat kepada visi-misinya pembangunan jangka panjang,” kata Agus.

    Agus melihat Pilkada serentak diwarnai dengan terindikasinya 21 kasus pelanggaran netralitas ASN. Dampak dari ketidaknetralan ASN ini juga bersifat jangka panjang, dimana akan mempengaruhi pola manajemen PNS yang tidak lagi didasarkan pada profesionalisme tetapi lebih kepada kedekatan personal terhadap pejabat, yang berarti politisasi ASN atau PNS.

    Terkait kondisi demokrasi fenomena pilkada yang akan terus terulang, Agus mengatakan perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut. Bagaimana peran kekuatan politik yang ada dalam pilkada untuk dapat terus-menerus memperkuat peran demokrasi di Indonesia guna mencapai tujuannya.

    "Apakah kekuatan partai politik saat ini tidak lagi mempunyai kekuatan ideologis sehingga masyarakat tidak lagi teridentifikasi kepada warna partai politik tertentu dikaitkan dengan aspirasinya, dan lebih kepada pertimbangan pragmatis jangka pendek dengan melakukan politik uang dan mengedepankan figur serta politik Oligarki," kata Agus Widjojo soal dinasti politik.

    Baca juga: Dinasti Politik Ramaikan Pilkada 2020, Ini Daftarnya


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sah Tidak Sah Bitcoin sebagai Alat Pembayaran yang di Indonesia

    Bitcoin menjadi perbincangan publik setelah Tesla, perusahaan milik Elon Musk, membeli aset uang kripto itu. Bagaimana keabsahan Bitcoin di Indonesia?