INFO NASIONAL– Alat Kelengkapan DPD RI melaporkan berbagai hasil pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang pada Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang III tahun Sidang 2020-2021. Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono ini diselenggarakan secara fisik dan virtual, di Gedung Nusantara V Komplek Parlemen MPR/DPR/DPD RI Senayan Jakarta, Kamis 11 Februari.
“Sesuai dengan jadwal acara, Sidang Paripurna hari ini mempunyai tiga agenda pokok yaitu, Laporan Pelaksanaan Tugas Alat Kelengkapan, Pengesahan Keputusan DPD RI, dan Pidato Penutupan Pada Akhir Masa Sidang III Tahun Sidang 2020-2021,” ujar Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono.
Baca Juga:
Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni mengungkapkan pada masa sidang III ini memberikan Pandangan dan Pendapat Terhadap RUU tentang Praktik Psikologi, dan Pengawasan atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, berkenaan dengan pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
Berikutnya Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, berkenaan dengan optimalisasi upaya perlindungan anak dimasa pandemi Covid-19.
“Komite III DPD RI mengharapkan BPOM RI, dan Menteri Kesehatan RI senantiasa berkomitmen bersama seluruh mitra kerja dan terus melakukan sinergitas, kerjasama dan pelibatan dalam implementasi program dan kebijakan penanganan Covid-19," ujar Senator DKI tersebut.
Baca Juga:
Selanjutnya, Ketua Komite IV DPD RI menyampaikan Hasil Pengawasan DPD RI Atas Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 2016 Tentang Penjaminan dan Pengawasan DPD RI atas Pelaksanaan UU No. 2 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.
UU No.2 Tahun 2020 itu dirancang untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan yang difokuskan pada pengawasan atas manfaat progam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada sektor koperasi Dan UMKM.
Sedangkan Komite I DPD RI menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas pengawasan atas pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 dan penyusunan pandangan terhadap RUU Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
“Komite I menilai momentum revisi undang-undang Otsus tidak hanya sebatas memperpanjang keberlakuan Dana Otsus, melainkan momentum menyelesaikan berbagai persoalan di Papua melalui kebijakan yang tepat dalam revisi ini,” ujar Ketua Komite I Fachrul Razi.
Sementara itu, Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menyampaikan pelaksanaan rapat-rapat dengan Kementerian dalam Pembahasan Program Kerja Kementerian di daerah Tahun 2021 dan Program Kerja Tahun 2022, dan Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.
Komite II DPD di 2021 mulai membangun sinergitas dengan kementerian-kementerian yang menjadi mitra kerja. Diawali dengan melakukan penjaringan aspirasi daerah atau “Program Prioritas Daerah pada 2020. “Agar usul program prioritas daerah ini bisa terakomodir dengan baik, Komite II membagi diri ke dalam tiga Tim Teknis yang intensif melakukan komunikas dengan pihak kementerian,” katanya.
Menutup sidang paripurna, Pimpinan DPD RI meminta para Senator di seluruh Indonesia terus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya dalam membantu masyarakat korban bencana di berbagai wilayah Indonesia sebagai wujud keberpihakan dan kepedulian DPD RI terhadap masyarakat dan daerah.
“Kami berharap Komite II dan Komite III sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait khususnya dalam penanggulangan bencana dan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat,” kata Nono Sampono.(*)
