Bareskrim Minta Komnas HAM Serahkan Bukti Kasus Laskar FPI

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam Laskar FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 21 Desember 2020. Mobil tersebut terlibat dalam kasus penembakan enam FPI di Tol Jakarta - Cikampek KM 50, Karawang, Jawa Barat. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    Komnas HAM melakukan pemeriksaan terhadap tiga mobil yang dikendarai polisi dan enam Laskar FPI di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 21 Desember 2020. Mobil tersebut terlibat dalam kasus penembakan enam FPI di Tol Jakarta - Cikampek KM 50, Karawang, Jawa Barat. TEMPO/M Julnis Firmansyah

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Reserse Kriminal Polri meminta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyerahkan barang bukti kasus penembakan enam laskar FPI

    "Karena sampai saat ini masih dikuasai oleh Komnas HAM untuk diberikan kepada Polri," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono di kantornya, Jakarta Selatan pada Kamis, 11 Februari 2021.

    Rusdi mengatakan barang bukti menjadi sesuatu yang penting bagi pihaknya untuk dapat menindaklanjuti dengan hasil investigasi Komnas HAM. 

    Bareskrim telah menerima dan mempelajari hasil investigasi yang dilakukan Komnas HAM mengenai peristiwa penembakan yang terjadi di Tol Jakarta Cikampek KM 50.

    ADVERTISEMENT

    Rusdi menyatakan, ada dua hal yang menjadi fokus Polri. "Yakni kejadian penyerangan terhadap anggota yang sedang bertugas, dan permasalahan unlawfull killing," kata dia. 

    Sebelumnya, Komnas HAM menyatakan ada pelanggaran HAM dalam peristiwa tewasnya empat dari enam anggota Laskar. Hal itu karena empat anggota Laskar itu ditembak hingga tewas di dalam mobil.

    Komnas HAM kemudian merekomendasikan agar kasus terbunuhnya empat laskar FPI itu dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana. 

    Baca juga: Pengadilan Internasional Terima Laporan FPI Soal Penembakan 6 Laskar FPI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.