Pemerintah Pilih PPKM Mikro, Jokowi: Tidak Merusak Pertumbuhan Ekonomi

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbicara dalam penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk Hutan Sosial, Hutan Adat, dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 7 Januari 2021. Penyerahan dilakukan kepada 30 perwakilan penerima yang hadir terbatas di Istana Negara, Jakarta, dan kepada penerima lainnya yang mengikuti acara secara virtual di 30 provinsi. FOTO/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

    Presiden Joko Widodo berbicara dalam penyerahan Surat Keputusan (SK) untuk Hutan Sosial, Hutan Adat, dan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, 7 Januari 2021. Penyerahan dilakukan kepada 30 perwakilan penerima yang hadir terbatas di Istana Negara, Jakarta, dan kepada penerima lainnya yang mengikuti acara secara virtual di 30 provinsi. FOTO/Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengingatkan para pimpinan daerah agar berhati-hati dalam menggunakan lockdown dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia. Jokowi mengatakan hal ini dapat berdampak besar pada perekonomian negara.

    "Melihat proses-proses yang dilakukan negara lain, me-lockdown seluruh negara, me-lockdown satu provinsi, me-lockdown satu kota, ekonominya jatuh. Jadi hati-hati mengenai ini," kata Jokowi saat meresmikan Pembukaan Musyawarah Nasional VI Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Februari 2021.

    Saat ini, Indonesia menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Jawa dan Bali. Lewat PPKM mikro, zonasi kerawananan kasus Covid-19 diterapkan di tingkat RT. Untuk RT dengan zona merah alias resiko tinggi dan zona oranye diberlakukan lockdown mini.

    Jokowi meyakini cara ini lebih efektif diterapkan. "Lockdown skala mikro, micro lockdown, tidak merusak pertumbuhan ekonomi, tidak merusak kegiatan ekonomi masyarakat. Karena yang kita lockdown adalah skala kelurahan, RW, RT," kata Jokowi.

    Untuk mewujudkan hal ini, kata Jokowi, wali kota dan wakilnya harus melakukan pemetaan zonasi penyebaran Covid-19 secara detail. Pemetaan kasus harus dilakukan hingga tingkat kelurahan bahkan RT.

    Hal ini, kata dia, lebih baik daripada melakukan lockdown di satu kota. "Jangan sampai yang terkena virus satu kelurahan yang di-lockdown seluruh kota. Untuk apa? Yang sering kita keliru di sini," kata Jokowi.

    Baca juga: Jokowi Sebut Warga Bermobilitas Tinggi Bisa Dapat Vaksin Covid-19 Lebih Dulu


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.