Jokowi Minta Dikritik, SAFEnet: Jangan Lip Service, Revisi UU ITE

Reporter:
Editor:

Ali Akhmad Noor Hidayat

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perwakilan koalisi masyarakat sipil #NYALAKANLAGI sekaligus Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto (kiri) saat menyerahkan surat somasi dan petisi permintaan penyalaan kembali akses internet di Papua dan Papua Barat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat 23 Agustus 2019. Tempo/Dias Prasongko

    Perwakilan koalisi masyarakat sipil #NYALAKANLAGI sekaligus Direktur Eksekutif SAFEnet Damar Juniarto (kiri) saat menyerahkan surat somasi dan petisi permintaan penyalaan kembali akses internet di Papua dan Papua Barat kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Jumat 23 Agustus 2019. Tempo/Dias Prasongko

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), Damar Juniarto menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta masyarakat aktif mengkritik pemerintah. Pernyataan itu dinilai tepat mengingat kebebasan berpendapat dijamin konstitusi. Namun yang menjadi masalah, kata Damar, faktanya ruang kritik itu justru kerap dibungkam.

    "Kan yang menjadi kendala adalah pernyataan itu tidak disertai dengan jaminan perlindungan kebebasan. Kita dikepung oleh regulasi yang membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi itu sendiri," ujar Damar saat dihubungi Tempo pada Rabu malam, 10 Oktober 2021.

    SafeNet telah memetakan sejumlah aturan yang dinilai membuka celah pembatasan kebebasan berpendapat dan berekspresi. Di antaranya; Pasal 26 UU ITE; Pasal 27 ayat 1 UU ITE; dan Pasal 40 UU ITE terkait blokir konten. Kemudian, Pasal 40 ayat 2b UU ITE terkait internet shutdown.

    Selanjutnya, Pasal 27 ayat 3, Pasal 28 ayat 1 dan 2, Pasal 29 UU ITE; KUHP 310-311, 156, 156a yang dinilai berpotensi dipakai untuk kriminalisasi ekspresi. Pasal karet dinilai paling banyak terdapat di UU ITE.

    ADVERTISEMENT

    Studi koalisi masyarakat sipil berdasarkan kasus yang dikumpulkan sepanjang 2016-2020, tingkat penghukuman dengan UU ITE sangat tinggi, yakni; 96,8 persen (744 perkara) dengan tingkat pemenjaraan 88 persen (676 perkara).


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Greysia / Apriyani, Dipasangkan pada 2017 hingga Juara Olimpade Tokyo 2020

    Greysia / Apriyani berhasil jadi pasangan pertama di ganda putri Indonesia yang merebut medali emas di Olimpiade Tokyo 2020 pada cabang bulu tangkis.