Hakim Agung Sebut Tak Ingin MA Dipertandingkan Dengan Komisi Yudisial

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali saat pelantikan hakim pengadilan tinggi di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Hakim tersebut terdiri dari 15 ketua pengadilan tinggi dan 10 ketua pengadilan tingkat agama.TEMPO/Muhammad Hidayat

    Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali saat pelantikan hakim pengadilan tinggi di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Hakim tersebut terdiri dari 15 ketua pengadilan tinggi dan 10 ketua pengadilan tingkat agama.TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung menyebut sering disandingkan dengan tidak baik atau dipertandingkan dengan Komisi Yudisial. Padahal dua lembaga itu memiliki keinginan yang sama untuk mewujudkan badan peradilan yang agung.

    "Harapan kami ingin bersanding, bukan untuk bertanding. Kami ingin bersanding karena visi maupun misi Mahkamah Agung akan mudah dicapai bilamana ada kontribusi dari lembaga lain, termasuk Komisi Yudisial," kata Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang non Yudisial Sunarto dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2021, Selasa, 9 Februari 2021.

    Menurut dia, Mahkamah Agung menginginkan Komisi Yudisial yang kuat untuk dapat bersama MA menjaga martabat dan wibawa hakim. Hakim Agung Sunarto menekankan dalam menjaga kemandirian hakim, diperlukan penjaga yang banyak agar makin efektif. Namun, sumber daya Komisi Yudisial terbatas, yakni tujuh komisioner dan aparat yang kurang dari 1.000 orang untuk menjaga sekitar 8.200 hakim.

    Permasalahan paling mendasar yang dihadapi Mahkamah Agung dalam menjaga kemandirian hakim, lanjut dia, adalah menjaga internal pribadi hakim agar dapat menjalankan kemandiriannya. Untuk itu, nama-nama yang didudukkan sebagai pemimpin badan peradilan harus sanggup menjadi panutan pegawai yang dipimpin dan tidak bermasalah.

    "Kalau pemimpinnya bagian dari masalah, pemimpin tersebut hanya sibuk mengurusi masalahnya sendiri untuk segera diselesaikan. Bahkan bisa saja meminta bantuan anak buahnya, bawahannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri," tutur Sunarto.

    Pada 2020, Mahkamah Agung menindaklanjuti sebanyak 11 dari 52 usulan sanksi yang disampaikan Komisi Yudisial dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Lalu 39 di antaranya karena terkait dengan teknis yudisial. Dua sisanya karena terlapor sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.

    Baca juga: Tim Hukum Syahganda Nainggolan Adukan Hakim PN Depok ke KY - MA  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Waspadai Komplikasi Darah Akibat Covid-19

    Komplikasi darah juga dapat muncul pasca terinfeksi Covid-19. Lakukan pemeriksaan preventif, bahan ketiksa sudah sembuh.