Hakim Agung Sebut Tak Ingin MA Dipertandingkan Dengan Komisi Yudisial

Reporter

Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali saat pelantikan hakim pengadilan tinggi di Mahkamah Agung RI, Jakarta, Kamis, 19 September 2019. Hakim tersebut terdiri dari 15 ketua pengadilan tinggi dan 10 ketua pengadilan tingkat agama.TEMPO/Muhammad Hidayat

TEMPO.CO, Jakarta - Mahkamah Agung menyebut sering disandingkan dengan tidak baik atau dipertandingkan dengan Komisi Yudisial. Padahal dua lembaga itu memiliki keinginan yang sama untuk mewujudkan badan peradilan yang agung.

"Harapan kami ingin bersanding, bukan untuk bertanding. Kami ingin bersanding karena visi maupun misi Mahkamah Agung akan mudah dicapai bilamana ada kontribusi dari lembaga lain, termasuk Komisi Yudisial," kata Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang non Yudisial Sunarto dalam Rapat Kerja Komisi Yudisial Tahun 2021, Selasa, 9 Februari 2021.

Menurut dia, Mahkamah Agung menginginkan Komisi Yudisial yang kuat untuk dapat bersama MA menjaga martabat dan wibawa hakim. Hakim Agung Sunarto menekankan dalam menjaga kemandirian hakim, diperlukan penjaga yang banyak agar makin efektif. Namun, sumber daya Komisi Yudisial terbatas, yakni tujuh komisioner dan aparat yang kurang dari 1.000 orang untuk menjaga sekitar 8.200 hakim.

Permasalahan paling mendasar yang dihadapi Mahkamah Agung dalam menjaga kemandirian hakim, lanjut dia, adalah menjaga internal pribadi hakim agar dapat menjalankan kemandiriannya. Untuk itu, nama-nama yang didudukkan sebagai pemimpin badan peradilan harus sanggup menjadi panutan pegawai yang dipimpin dan tidak bermasalah.

"Kalau pemimpinnya bagian dari masalah, pemimpin tersebut hanya sibuk mengurusi masalahnya sendiri untuk segera diselesaikan. Bahkan bisa saja meminta bantuan anak buahnya, bawahannya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri," tutur Sunarto.

Pada 2020, Mahkamah Agung menindaklanjuti sebanyak 11 dari 52 usulan sanksi yang disampaikan Komisi Yudisial dengan penjatuhan sanksi. Sebanyak 41 rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti. Lalu 39 di antaranya karena terkait dengan teknis yudisial. Dua sisanya karena terlapor sudah terlebih dahulu dijatuhi sanksi oleh Mahkamah Agung.

Baca juga: Tim Hukum Syahganda Nainggolan Adukan Hakim PN Depok ke KY - MA  






KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

1 hari lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

1 hari lalu

DPR Cabut Persetujuan Sudrajad Dimyati sebagai Hakim Agung

Komisi III DPR RI mencabut persetujuan terhadap Hakim Agung Sudrajad Dimyati yang merupakan hasil uji kelayakan pada 18 September 2014.


Dituduh Salahgunakan Jabatan, Menteri Kehakiman Prancis Disidang

2 hari lalu

Dituduh Salahgunakan Jabatan, Menteri Kehakiman Prancis Disidang

Menteri Kehakiman Prancis Eric Dupond-Moretti akan disidang atas tuduhan menyalahgunakan wewenang dengan menyidik rivalnya


KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

2 hari lalu

KPK Tahan Penyuap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menyangka Sudrajad Dimyati dan lima pegawai MA itu menerima suap terkait pengurusan perkara pailit KSP Intidana.


Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

2 hari lalu

Mahkamah Agung Tolak Kasasi Moeldoko di Kasus KLB Partai Demokrat

MA menolak kasasi yang diajukan Kepala Staf Presiden atau KSP Moeldoko dalam kasus Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumut.


Tak Sembarang Perkara Pidana Bisa Menggunakan Restorative Justice

4 hari lalu

Tak Sembarang Perkara Pidana Bisa Menggunakan Restorative Justice

Walau tergolong produk hukum yang baru di Indonesia, restorative justice telah diterapkan dalam beberapa perkara pidana


Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

7 hari lalu

Komisi Yudisial Ingin Pemerintah Kuatkan Institusinya Usai Hakim Agung Ditangkap KPK

Menurut Miko, Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas perlu dikuatkan atau setara dengan pihak yang diawasi setelah hakim agung terjerat korupsi


Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

7 hari lalu

Mahfud MD Sebut Upaya Berantas Mafia Hukum Sering Gembos di Pengadilan

Mahfud MD menjelaskan, MA selalu berdalih jika hakim itu merdeka dan tak boleh diintervensi. Namun, tba-tiba muncul kasus Hakim Agung Sudrajat Dimyati


Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

8 hari lalu

Handoko Lie Menyerahkan Diri Setelah Buron 6 Tahun, Siapa Koruptor Rp 187 Miliar Ini?

Terpidana kasus mafia tanah di Medan, Handoko Lie menyerahkan diri ke Kejagung setelah buron 6 tahun. kasus apa yang menjerat koruptor Rp 187 M ini?


Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

8 hari lalu

Mahkamah Agung Terlibat Kasus Suap? Sudrajat Dimyati Bukan Orang Pertama

Mahkamah Agung penegak keadilan tertinggi di Indonesia. Kinerja MA dipertanyakan usai OTT KPK Hakim Agung Sudrajad Dimyati. Bukan kasus pertama.