Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Moeldoko Dalami Temuan 95 Kasus Bansos Dari PBNU

Reporter

image-gnews
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) menunjukkan kantong nafasnya untuk dites dengan GeNose C19 disaksikan Menristek Bambang Brodjonegoro (tengah) dan Kepala Produksi Konsorsium GeNos C19 Eko Fajar Prasetyo di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021. ANTARA/Sigid Kurniawan
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (kiri) menunjukkan kantong nafasnya untuk dites dengan GeNose C19 disaksikan Menristek Bambang Brodjonegoro (tengah) dan Kepala Produksi Konsorsium GeNos C19 Eko Fajar Prasetyo di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 4 Januari 2021. ANTARA/Sigid Kurniawan
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melaporkan temuan 95 kasus terkait bantuan sosial atau bansos. Laporan itu disampaikan ke Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. 

Temuan kasus bansos dari PBNU itu meliputi kesalahan administrasi, tindakan diskriminasi, permasalahan data, dan transparansi data penyaluran bansos. Temuan ini didapati pada satu kota dan tiga kabupaten.

Moeldoko menyatakan berjanji akan menindaklanjuti dan mendalami laporan dari Lakpesdam PBNU. Temuan-temuan itu, kata Moeldoko, penting untuk jadi masukan dalam menjalankan fungsi Kantor Staf Presiden (KSP), yakni monitoring dan evaluasi.

"Nanti akan ditindaklanjuti KSP untuk diungkapkan saat bertemu Mensos (Tri Rismaharini atau Risma). Namun temuan-temuan itu perlu diperdalam lagi, baik dari sisi bentuk hingga cara pelanggarannya,” ujar Moeldoko lewat keterangan tertulis, Selasa, 9 Februari 2021.

Pemerintah, ujar dia, membuka keterlibatan berbagai pihak dalam rangka mengevaluasi program-program bansos. Apalagi selama ini pemerintah belum memiliki mitra strategis yang bisa memberi masukan melalui kajian atau pun temuan di lapangan.

“Maka Kantor Staf Presiden mengapresiasi dan mendukung pihak-pihak yang ingin menjadi mitra strategis untuk pengawalan program bansos,” ujar mantan Panglima TNI ini.

Wakil Ketua Lakpesdam PBNU Daniel Zuchron menyampaikan pemantauan yang dilakukan Lakpesdam bertujuan agar bansos tersalurkan tepat sasaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga, kata Daniel, Lapkesdam bisa menemukan pola penyelesaian kasus penyalahgunaan distribusi bansos oleh pemerintah dan masyarakat. “Serta bisa mengusulkan perbaikan tata kelola distribusi bansos di masa krisis, terutama bagi kelompok rentan dan minoritas,” tutur Daniel.

Daniel memaparkan fokus pantauan Lakpesdam adalah pada pelanggaran distribusi bantuan sosial dan kelompok rentan minoritas. Hal ini dilakukan dengan metode pemantauan observasi langsung, pengamatan melalui media, dan pos pengaduan. Dalam audiensi dengan KSP, Lapkesdam menyampaikan hasil temuan 30 tim pemantau dari pusat, Nusa Tenggara Barat, Tasikmalaya, Indramayu, dan Kuningan.

Daniel menegaskan temuan yang masuk ke dalam Lakpesdam PBNU sudah melalui tahap validasi dan verifikasi. Melalui hasil pantauan itu ditemukan 73 kasus pelanggaran distribusi, antara lain bantuan ganda, tidak layak namun dapat, layak namun tidak dapat. 

Lalu manipulasi data bansos, penyalahgunaan kewenangan, sembako tidak layak, dan pemotongan/pungli. Kemudian ditemukan juga 22 kasus dugaan diskriminasi dengan 14 kasus disabilitas, 7 kasus agama/kepercayaan, dan 1 kasus transgender.

Baca juga: Moeldoko Disebut Sudah Bentuk Posko Pemenangan KLB Demokrat

DEWI NURITA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

1 jam lalu

Buah Manis Status Proyek Strategis Nasional

Masuknya PIK 2 dan BSD dalam kelompok 14 proyek strategis nasional (PSN) baru diduga beraroma balas budi.


Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

8 jam lalu

Pengendara sepeda motor melintas di kawasan Biomedical Campus BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Senin, 25 Maret 2024. Kawasan Terpadu Bumi Serpong Damai (BSD) menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN)  yang ditetapkan pemerintah dan akan dikembangkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang mengembangkan pendidikan, riset kesehatan, ekonomi digital, pengembangan teknologi, layanan kesehatan dan biomedical. ANTARA/Muhammad Iqbal
Terpopuler: PSN PIK 2 dan BSD Diduga Terkait Pilpres, Diskon Tarif Tol Trans Sumatera saat Mudik Lebaran

Terpopuler: Masuknya PIK 2 dan BSD menjadi PSN diduga terkait Pilpres, diskon tarif tol Trans Sumatera saat mudik Lebaran.


THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

9 jam lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
THN Amin Usul MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres, Apa Alasannya?

Stafsus Presiden Dini Purwono mengatakan pemerintah bukan pihak dalam sengketa pilpres.


Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

1 hari lalu

Warga menerima bantuan pangan beras cadangan pangan pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) oleh Presiden Joko Widodo di Gudang Bulog, Cibitung, Jawa Barat, Jumat 16 Februari 2024. Presiden Jokowi menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah.  TEMPO/Subekti.
Ada Dugaan Bansos untuk Menangkan Prabowo-Gibran, Ini Penjelasan Sri Mulyani Soal Anggaran Perlinsos Rp496 T

Dari anggaran Perlinsos Rp496,8 triliun, hanya Rp75,6 triliun disalurkan untuk bansos di Kemensos. Lainnya untuk berbagai subsidi termasuk BBM


Polemik Anggaran Bantuan Sosial

1 hari lalu

Polemik Anggaran Bantuan Sosial

Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan melonjaknya realisasi anggaran bantuan sosial menjadi Rp 22,5 triliun per 29 Februari 2024.


Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

1 hari lalu

Petugas kepolisian bersenjata melakukan pengamanan disekitar Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Selasa 26 Maret 2024.  Satu hari jelang sidang perdana sengketa perselisihan hasil Pemilu 2024 pada hari Rabu 27 Maret 2024, pengamanan gedung MK diperketat.  TEMPO/Subekti.
Di Sidang MK, TKN Amin Tuding Jokowi Distribusikan Bansos Untuk Tingkatkan Elektabilitas Prabowo

Jokowi disebut fokus mendistribusikan bansos di berbagai daerah dimana suara Prabowo rendah di Pilpres 2014 dan 2019.


Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

1 hari lalu

Menteri PMK Muhadjir Effendy, saat ditemui awak media usai menghadiri Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perihal Bantuan Penanganan Darurat Kesehatan untuk Palestina dan Sudan, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 26 Maret 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Muhadjir Nilai Usulan KPK soal Bansos Disetop Jelang Pilkada 2024 Tak Bijak

Menko PMK menilai lebih baik pengawasan diperketat, ketimbang Bansos disetop menjelang Pilkada Serentak 2024.


Anies dan Ganjar Dalilkan Politisasi Bansos ke MK, Pakar: Untuk Mengurai Perilaku Kekuasaan

2 hari lalu

Film Dirty Vote membongkar politik gentong babi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, Ahad 11 Februari 2024.
Anies dan Ganjar Dalilkan Politisasi Bansos ke MK, Pakar: Untuk Mengurai Perilaku Kekuasaan

Masalah bansos perlu diuraikan oleh Pemohon sebagai kritik dalam kacamata electoral justice system.


Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

3 hari lalu

Bamsoet Apresiasi Bantuan FOCI dalam Kegiatan Sosial

Bambang Soesatyo mengapresiasi pengurus dan anggota komunitas mobil sports Ferrari Indonesia yang mengisi kegiatan di bulan Ramadhan dengan melakukan kegiatan sosial guna membantu sesama.


Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyerahkan bantuan pangan atau bansos beras kepada masyarakat penerima manfaat di Kompleks Pergudangan Bulog Kampung Melayu, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, pada Rabu, 20 Maret 2024. Foto Sekretariat Presiden
Bansos Tak Dipegang Kemensos Penuh, Sri Mulyani: Sisanya Dikelola Kementerian Lain

Sri Mulyani membeberkan alasan anggaran bansos dan perlinsos Rp 496,8 triliun ini tak sepenuhnya dipegang oleh Kementerian Sosial.