Jurnalis Dibebaskan dari PPh, Jokowi: Saya Tahu Bantuan Ini Tidak Seberapa

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. Bantuan hibah sejumlah Rp 2,4 juta diberikan sebagai tambahan modal agar mereka dapat segera bangkit dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden

    Presiden Jokowi menyerahkan Banpres Produktif Usaha Mikro di Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis, 8 Oktober 2020. Bantuan hibah sejumlah Rp 2,4 juta diberikan sebagai tambahan modal agar mereka dapat segera bangkit dari dampak ekonomi yang ditimbulkan pandemi Covid-19. Kris-Biro Pers Sekretariat Presiden

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan keprihatinannya karena industri media menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19. Pemerintah, ujar dia, telah memberikan sejumlah insentif untuk meringankan beban industri media selama pandemi. Di antaranya, pembebasan Pajak Penghasilan 21 (PPh 21) bagi karyawan termasuk awak media, yang berlaku hingga Juni 2021.

    Selain itu, untuk industri media, juga diberlakukan pengurangan PPh badan, pembebasan PPh impor dan percepatan restitusi dan insentif yang berlaku sampai Juni 2021. Insentif yang diberikan ke industri lain juga diberikan ke industri media, termasuk pembebasan abonemen listrik.

    "Keringanan dan bantuan yang diberikan kepada industri media dan awak media memang tidak seberapa. Saya tahu. Perlu saya sampaikan, beban fiskal pemerintah juga berada pada posisi sangat berat. Selain berat untuk menangani permasalahan kesehatan juga berat dalam menggerakkan perekonomian tatkala sektor swasta mengalami perlambatan yang signifikan," ujar Jokowi dalam peringatan Hari Pers Nasional 2021 di Istana Negara, Jakarta pada Selasa, 9 Februari 2021.

    Jokowi mengucapkan terima kasih kepada insan pers yang tetap bekerja dan berada di garis terdepan mengabarkan setiap perkembangan situasi dalam kondisi pandemi Covid-19 ini. Wartawan menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, menjaga optimisme serta menjaga harapan.

    DEWI NURITA

    Baca: Jokowi: Saya Setuju Konvergensi Media Ditampung dalam UU Cipta Kerja


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.