Menteri Muhadjir: RT dan RW Harus Siap Jadi Informan Soal Covid-19

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) meninjau proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako e-Warung KUbe di Kampung Gulon, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat 29 Januari 2021. Dalam kunjungannya ke Solo,  Menko PMK bersama Mensos meninjau sejumlah penyaluran bantuan sosial tunai dan mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Soeharso. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini (kanan) meninjau proses penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) sembako e-Warung KUbe di Kampung Gulon, Jebres, Solo, Jawa Tengah, Jumat 29 Januari 2021. Dalam kunjungannya ke Solo, Menko PMK bersama Mensos meninjau sejumlah penyaluran bantuan sosial tunai dan mengunjungi Balai Besar Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Fisik (BBRSPDF) Prof. Soeharso. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyatakan bahwa keberadaan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) saat ini harus menjadi informan berkaitan dengan COVID-19.

    "RT/RW merupakan garda paling depan untuk informasi dini terkait tracing (pelacakan) bagi warga yang positif COVID-19, baik bergejala maupun tidak, karena RT/RW lah yang paling tahu kondisi lingkungan dan masyarakatnya," kata Muhadjir Effendi dalam Webinar bersama Kepala Daerah dan pengurus PWI Malang Raya dalam rangkaian Hari Pers Nasional (HPN), Senin 8 Februari 2021.

    Ia mengatakan keberadaan RT/RW sangat penting sebagai informan, sebab para tracer butuh informasi dari orang terdekat. "Tidak hanya di asrama atau pondok pesantren (Ponpes) saja yang dikarantina jika ada santri yang positif, di lingkungan RT pun juga harus demikian, segera karantina. Kalau tidak begitu, tidak akan habis-habis pandemik ini," ucap-nya.

    Selain itu, lanjutnya, Kementerian Koordinator PMK juga tengah menggerakkan basis-basis mikro, termasuk pendekatan mikro. "Tugas dan fokus kita sekarang tidak boleh mengabaikan salah satu dari dua hal penting, yakni menuntaskan kasus COVID-19 atau memulihkan perekonomian kita," ujarnya.

    Baca: Ini Pertimbangan BPOM Izinkan Vaksin Covid-19 Sinovac untuk Lansia

    Menurut Muhadjir, dari dua pilihan tersebut, keduanya harus berjalan beriringan dan ada keseimbangan, baik kesehatan masyarakat maupun pemulihan ekonomi. "Kondisi perekonomian kita di ASEAN termasuk yang terbaik, sehingga keseimbangan keduanya harus dijaga, jangan sampai salah satunya kolaps," tutur mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) tersebut.

    Menyinggung vaksinasi bagi lanjut usia (lansia) atau usia di atas 60 tahun, Muhadjir mengatakan Vaksin Sinovac yang sudah digunakan untuk vaksinasi para tenaga kesehatan dan sejumlah pejabat publik itu aman dan tidak masalah.

    "Sebenarnya bisa digunakan sejak awal, namun kami masih ragu karena saat uji klinis, sampel usia yang kita ambil 18-59 tahun. Di Brazil dan Turki, para lansia juga disuntik vaksin yang sama dengan kita, yakni Vaksin Sinovac," katanya.

    Menurut Muhadjir, vaksin Covid-19 yang akan digunakan untuk program vaksinasi bagi masyarakat umum, termasuk usia di atas 60 tahun kemungkinan jenis AstraZeneca-Novavax. "Mungkin akhir April baru bisa dimulai dan para jurnalis kalau bisa mendapat prioritas sebagai kategori pelayan publik bersama PNS, TNI dan Polri," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPnBM Nol Persen, Cara Mudah Hitung Harga Mobil Baru Honda Brio

    Harga baru berlaku setelah penerapan PPnBM Nol Persen mulai Senin, 1 Maret 2021. Diskon terhadap PPnBM ini berlaku pula untuk Honda Brio.