Terpopuler Nasional: Rapat Demokrat di Cikeas dan Pencabutan Status WNI Orient

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Dalam konferensi pers tersebut, AHY menyebutkan bahwa ada gerakan politik tertentu yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengambil alih kepengurusan partai secara inkonstitusional. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. Dalam konferensi pers tersebut, AHY menyebutkan bahwa ada gerakan politik tertentu yang melibatkan pejabat di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk mengambil alih kepengurusan partai secara inkonstitusional. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Dua berita nasional menjadi perhatian pembaca Tempo.co pada awal pekan ini, yang pertama soal rapat Demokrat di Cikeas terkait dengan kudeta. Kedua soal Menteri Yasonna yang menerbitkan SK kehilangan kewarganegaraan Bupati Sabu Raijua Orient Riwu Kore. Berikut rangkumannya.

    1. Rapat di Cikeas, SBY Sepakat Rencana Kudeta Demokrat Bukan Lagi Urusan Internal

    Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY) menerima sejumlah pengurus pusat partai di perpustakaan pribadinya di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat pada Ahad, 31 Januari lalu.

    Dalam pertemuan ini, Ketua Umum Partai Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memaparkan upaya pengambilalihan partai yang dilakukan sejumlah kader dan diduga melibatkan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

    ADVERTISEMENT

    Menurut AHY, ayahnya sepakat bahwa upaya pengambilalihan Demokrat bukan lagi permasalahan internal partai. Sebab, ada nama Moeldoko, Panglima Tentara Nasional Indonesia era pemerintahan SBY.

    "Dengan adanya keterlibatan Moeldoko, gerakan ini wujud intervensi dari pihak eksternal yang mengancam kedaulatan dan kehormatan Demokrat," kata AHY dalam wawancara tertulis, seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 8 Januari 2021.

    Rapat di Cikeas itu berlangsung selama tiga jam, dimulai pada pukul 09.00 WIB. Sebelum rapat yang bertempat di perpustakaan pribadi SBY, mereka menyantap sarapan bubur Cianjur di lapangan voli Lavani, klub bola voli milik SBY.

    Baca: Demokrat Sebut Masih Ada Kader di Daerah yang Diajak Adakan Kongres Luar Biasa

    Ada tiga belas orang elite Demokrat yang hadir. Di antaranya Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya, Wakil Ketua Umum Edhie Baskoro Yudhoyono, Kepala Badan Pemenangan Pemilu Andi Arief, Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Herman Khaeron, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Andi Mallarangeng.

    Dua orang yang hadir dalam pertemuan itu bercerita, setelah mendengarkan penjelasan AHY, SBY mengatakan di partai politik mana pun wajar ada ketidaksukaan kader. SBY berujar dia dan para ketua umum Demokrat sebelumnya juga mengalami hal itu.

    Namun yang tak bisa ditoleransi, kata SBY, adalah jika ada campur tangan kekuasaan terhadap urusan partai. Apalagi Moeldoko disebut-sebut membawa nama "Pak Lurah" dan pejabat pemerintah lain. Menurut SBY, kata sumber Tempo, Pak Lurah mengacu kepada Presiden Joko Widodo.

    Moeldoko sudah berkali-kali membantah akan mengkudeta Demokrat. Ia juga meminta urusan ini tak disangkutpautkan dengan Presiden atau Istana.

    2. Menteri Yasonna Terbitkan SK Kehilangan Kewarganegaraan Orient Riwu Kore

    Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan akan menerbitkan surat keputusan (SK) kehilangan kewarganegaraan kepada Bupati Sabu Raijua terpilih, Orient Riwu Kore. "Secara formal, kita akan mengeluarkan SK kehilangan kewarganegaraan kepada yang bersangkutan," kata Yasonna kepada Tempo, Senin, 8 Februari 2021.

    Yasonna mengatakan, menurut UU Kewarganegaraan, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan. Dengan Orient menjadi warga negara AS, kata Yasonna, dia telah kehilangan statusnya sebagai warga negara Indonesia.

    Untuk memproses SK Kehilangan Kewarganegaraan, Yasonna menjelaskan bahwa biasanya perwakilan kedutaan besar atau konsulat jenderal menyampaikan pada Kemenkumhan bahwa ada WNI yang menjadi warga negara asing di negara tersebut. "Kita proses pencabutan kewarganegaraannya," kata dia.

    Bawaslu Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur, sebelumnya menyatakan bupati terpilih Orient P Riwu Kore masih berstatus warga Amerika Serikat (AS). Ini dipastikan setelah pihaknya menerima konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat.

    Sementara itu, dari database kependudukan Kementerian Dalam Negeri, Orient masih tercatat sebagai WNI. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, mengungkapkan bahwa Orient Riwu Kore pernah memiliki paspor Amerika tanpa melepaskan status kewarganegaraan Indonesia.

    Topik soal Demokrat dan Bupati Sabu Raijua menjadi berita yang paling banyak dibaca selama pekan lalu.

    BUDIARTI PUTRI | FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.