Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Fadli Zon: Berdampak ke Penanganan Pandemi

image-gnews
Presiden Jokowi (kiri) memberikan selamat kepada Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fadli Zon seusai upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2020 Penghargaan Bintang Jasa juga diberikan kepada 22 tenaga medis yang gugur saat mengangani pasien Covid-19. Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi (kiri) memberikan selamat kepada Wakil Ketua DPR RI 2014-2019 Fadli Zon seusai upacara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 13 Agustus 2020 Penghargaan Bintang Jasa juga diberikan kepada 22 tenaga medis yang gugur saat mengangani pasien Covid-19. Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Politikus Partai Gerindra Fadli Zon menanggapi turunnya Indeks Demokrasi Indonesia di tahun 2020 versi The Economist Intelligence Unit (EIU). Dalam laporan ini, Indonesia tercatat mendapatkan skor 7,92 untuk proses pemilu dan pluralisme; 7,50 untuk fungsi dan kinerja pemerintah; 6,11 untuk partipasi politik; 4,38 untuk budaya politik; dan skor 5,59 untuk kebebasan sipil.

"Jumlah skor yang diperoleh Indonesia tahun 2020 ternyata merupakan perolehan teredah dalam 14 tahun terakhir," kata Fadli Zon dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo, Senin, 8 Februari 2021.

Fadli mengatakan EIU memang mencatat terjadinya penurunan  secara global sepanjang pandemi Covid-19. Rata-rata skor indeks demokrasi dunia tahun ini tercatat 5,37, menurun dari tahun sebelumnya di angka 5,44.

Angka 5,37 ini juga tercatat sebagai rata-rata skor terendah sejak EIU pertama kali merilis laporan tahunannya pada 2006. "Namun turunnya skor kita ke angka paling rendah sepanjang sejarah tentunya bukanlah sesuatu yang pantas dimaklumi," ujar Fadli.

Fadli berujar turunnya indeks demokrasi Indonesia bisa menjadi hal buruk di tengah pandemi Covid-19. Ia pun mengaitkan laporan EIU ini dengan riset Transparency International (TI), bahwa makin lemahnya demokrasi biasanya akan berbanding lurus dengan makin tingginya angka korupsi.

Padahal, kata dia, praktik korupsi bisa kian memperburuk dampak pandemi. Sayangnya, Fadli melanjutkan, situasi buruk itulah yang sedang berlangsung di Indonesia. Merujuk pada Indeks Persepsi Korupsi (IPK) 2020 yang disusun TI, selama setahun pandemi Indonesia dianggap mengalami kemunduran besar dalam gerakan antikorupsi.

Dari 180 negara yang disurvei, posisi Indonesia anjlok 17 peringkat dari rangking ke-85 (2019) ke posisi 102 (2020). Indonesia bahkan hanya mencetak skor 37 poin, jauh di bawah rata-rata global yang mencapai 43 poin. Secara global, level pemberantasan korupsi Indonesia saat ini jauh di bawah negara-negara Asia Tenggara lain, seperti Singapura (85 poin), Brunei Darussalam (60 poin), atau Malaysia (51 poin).

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bahkan, kata Fadli, Indonesia kalah dari Timor Leste yang mampu mencetak 40 poin. Menurut dia, hal ini memprihatinkan dan memalukan. "Turunnya Indeks Demokrasi dan anjloknya Indeks Persepsi Korupsi secara bersamaan adalah sebuah kabar buruk," ujar dia.

Fadli menuturkan negara-negara demokrasi dan tidak korupsi diyakini akan bisa merespons pandemi Covid-19 dengan kebijakan-kebijakan yang lebih tepat ketimbang negara-negara yang kurang demokratis dan korup. Sehingga, ujar dia, kualitas demokrasi dan kemajuan gerakan pemberantasan korupsi merupakan faktor yang cukup menentukan kapan sebuah negara bisa keluar dari pandemi dan memulihkan diri.

Fadli mengatakan, menurut TI, korupsi cenderung membuat negara gagal memberikan respons tepat untuk mengatasi pandemi. Negara-negara yang korup juga biasanya tak mampu menyediakan jaminan sosial dan kesehatan yang layak untuk warga.

Di Indonesia, kata dia, publik terus-menerus disuguhi kasus korupsi besar selama pandemi. Mulai dari kasus Jiwasraya, Asabri, BPJS Ketenagakerjaan, hingga korupsi dana bansos. Celakanya, ujar Fadli, semua kasus rasuah ini berhubungan dengan sistem jaminan sosial dan kesehatan.

"Jadi jika ada yang menganggap remeh turunnya Indeks Demokrasi serta anjloknya Indeks Persepsi Korupsi, mereka pastilah tidak menyadari dampak turunnya hal-hal tadi bagi masa depan kita dalam mengatasi pandemi," ujar Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat ini.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Baca Juga: Indeks Demokrasi Indonesia 2019 Naik, Tapi 6 Aspek Ini Masih Buruk

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

6 jam lalu

Pengunjung yang mengenakan masker pelindung berdoa pada hari kerja pertama Tahun Baru 2023 di kuil Kanda Myojin, yang sering dikunjungi oleh para pemuja yang mencari keberuntungan dan bisnis yang makmur, di tengah wabah penyakit virus corona (COVID-19), di Tokyo, Jepang, 4 Januari , 2023. REUTERS/Issei Kato
Jepang Waspadai Lonjakan Kasus Radang Tenggorokan, Berpotensi Pandemi?

Otoritas kesehatan Jepang telah memperingatkan adanya lonjakan infeksi radang tenggorokan yang berpotensi mematikan


Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

2 hari lalu

Fadli Zon Dorong Perdamaian Myanmar

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, memimpin pertemuan bilateral yang penting dengan Delegasi Parlemen Myanmar dalam Pengasingan di Sidang Parlemen Dunia (IPU) di Jenewa, Swiss.


Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

2 hari lalu

Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Meminta Pemilihan Ulang

Permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud serupa, yakni meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi Gibran dan pemilihan presiden ulang.


Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

3 hari lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
Pulang Umrah, Fadel Muhammad Penuhi Panggilan KPK untuk Diperiksa dalam Kasus Korupsi APD Covid-19

Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) Covid-19 di Kemenkes.


Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

10 hari lalu

Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad.
Umroh, Fadel Muhammad Tak Penuhi Panggilan KPK sebagai Saksi Kasus Korupsi APD Covid-19

KPK memanggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan APD Covid-19 di Kemenkes.


Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

10 hari lalu

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow, Rusia. Foto : Ist/Andri
Delegasi BKSAP DPR Jadi Pemantau Pemilihan Presiden Rusia

Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menjadi Observer Internasional Pemilu Presiden Rusia 15-17 Maret 2024 di Moskow


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

10 hari lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Kadis Kesehatan Sumut dan Rekanan Ditetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan APD Covid-19 Sebesar Rp24 Miliar

15 hari lalu

Kadis Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit dan rekanannya, Robby Messa Nura menjadi tersangka korupsi penyelewengan dan mark-up pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut Tahun Anggaran 2020. Foto Istimewa
Kadis Kesehatan Sumut dan Rekanan Ditetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan APD Covid-19 Sebesar Rp24 Miliar

Diduga RAB pengadaan APD Covid-19 yang diteken Kadis Kesehatan Sumut itu tidak disusun sesuai ketentuan sehingga nilainya melambung tinggi.


Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

15 hari lalu

Kadis Kesehatan Sumatera Utara Alwi Mujahit dan rekanannya, Robby Messa Nura menjadi tersangka korupsi penyelewengan dan mark-up pengadaan APD Covid-19 di Dinas Kesehatan Sumut Tahun Anggaran 2020. Foto: Istimewa
Dugaan Korupsi Anggaran Covid-19, Kejaksaan Tahan Kadis Kesehatan Sumatera Utara

Kedua tersangka bisa dijerat dengan hukuman mati karena dugaan korupsi pengadaan barang saat situasi bencana pandemi Covid-19.


Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

16 hari lalu

Tenaga medis dengan alat dan pakaian pelindung bersiap memindahkan pasien positif COVID-19 dari ruang ICU menuju ruang operasi di Rumah Sakit Persahabatan, Jakarta, Rabu, 13 Mei 2020. REUTERS/Willy Kurniawan
Mengenang Perjuangan Tenaga Medis Saat Pagebluk Pandemi Covid-19

Setidaknya ada 731 tenaga medis meninggal saat bertugas pandemi Covid-19, sekitar 4 tahun lalu.