Periksa Sespri Edhy Prabowo, KPK Dalami Penggunaan Uang untuk Beli Tanah

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Edhy diperiksa sebagai tersangka, dalam tindak pidana korupsi kasus menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya Tahun 2020.TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Edhy diperiksa sebagai tersangka, dalam tindak pidana korupsi kasus menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya Tahun 2020.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami pengelolaan sejumlah uang milik mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Edhy Prabowo yang digunakan untuk membeli aset.

    Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan terhadap saksi tersangka Amiril Mukminin, yang juga selaku sekretaris pribadi Edhy.

    "Saudara AM diperiksa sebagai saksi untuk tersangka EP dan kawan-kawan, untuk mendalami terkait pengelolaan sejumlah uang yang dipercayakan oleh tersangka EP kepada saksi yang diantaranya juga diduga digunakan untuk pembelian aset berupa tanah," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis pada Sabtu, 6 Februari 2021.

    Adapun untuk sumber uang yang diperoleh, diduga masih berasal dari para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih lobster di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

    ADVERTISEMENT

    Baca: Penggeledahan Kasus Edhy Prabowo, Penyidik KPK Pulang dengan Tangan Kosong

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Edhy Prabowo dan enam orang tersangka lainnya, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata, Sekretaris Pribadi Menteri KKP Amiril Mukminin.

    ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.