Ini Perbedaan PPKM dan PPKM Skala Mikro yang Diterapkan Mulai 9 Februari

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga melintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan penerapan lockdown akhir pekan guna menanggapi kegagalan PPKM dan menekan penyebaran wabah COVID-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

    Warga melintas di Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Pemprov DKI Jakarta sedang mempertimbangkan penerapan lockdown akhir pekan guna menanggapi kegagalan PPKM dan menekan penyebaran wabah COVID-19. TEMPO/Muhammad Hidayat

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah memutuskan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro akan diberlakukan mulai 9 Februari 2021. Langkah ini akan melanjutkan PPKM biasa yang telah berjalan sejak 11 Januari 2021 lalu.

    Menurut Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Covid-19 Nasional Alexander Ginting, PPKM mikro ini diterapkan dalam rangka mengatasi masalah yang tak terselesaikan pada saat PPKM biasa.

    "Persoalannya adalah setelah tim pelacak datang, siapa yang mengawasi mereka yang diisolasi, siapa yang mengawasi mereka yang dikarantina," kata Ginting dalam diskusi daring, Jumat, 5 Februari 2021.

    Ginting mengatakan secara umum, regulasi penanganan Covid-19 di nasional maupun regional sama saja. Namun masalah pengawasan ini kerap muncul di tingkat regional. Karena itu, PPKM mikro diterapkan dengan menerapkan sistem posko hingga tingkat kecamatan.

    ADVERTISEMENT

    Baca: Sebut Penanganan Pandemi Mulai Membaik, Satgas Covid-19: Tapi Jangan Puas Diri

    "Posko yang mendampingi tim puskesmas, tim pelacak. Sehingga mereka yang diisolasi, dikarantina memang harus 14 hari dikurung. Kalau dikurung harus diawasi, dikasih makan," kata Ginting.

    Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya mengatakan bahwa posko ini nantinya akan menjadi lokasi atau tempat yang menjadi pusat komando penanganan Covid yang berfungsi koordinasikan, kendalikan, memantau, evaluasi, serta eksekusi penanganan covid di masing-masing daerah.

    Di dalamnya, akan terdiri dari TNI Polri, pemda, dan unsur lain yang digerakkan pemda seperti BPBD, dinkes, dinsos, dinperek, puskesmas, PKK, dan komunitas lain. Wiku mengatakan secara operasional, fungsi prioritas posko akan mencakup pendorong perubahan perilaku, layanan masyarakat, pusat kendali informasi, hingga menguatkan pelaksanaan 3T di desa selama pelaksanaan PPKM Mikro. "Pada prinsipnya, posko-posko yang tersebar secara nasional ini berfungsi permudah proses perubahan perilaku, peningkatan kesehatan dan kesejahteraan serta pemulihan ekonomi," kata Wiku Adisasmito


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...