Perang Demokrat - AHY Vs Moeldoko, Ini 5 Analisis Para Pengamat Politik

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. AHY mengaku sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapat konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi yang diterimanya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan keterangan dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta, Senin, 1 Februari 2021. AHY mengaku sudah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi untuk mendapat konfirmasi dan klarifikasi terkait kebenaran informasi yang diterimanya. TEMPO/Hilman Fathurrahman W

    TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pengamat politik kompak menilai langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AH) menggelar konferensi pers mengumumkan adanya upaya pengambilalihan partai sudah tepat.

    Mereka menilai Demokrat mengukur ancaman yang ada cukup besar hingga memutuskan hal tersebut.

    "Konferensi Demokrat itu ingin menunjukkan kepada publik bahwa ada upaya-upaya kudeta yang ingin melibatkan pihak luar. Yang kedua, pihak luar itu di lingkaran Istana, jangan abuse of power, jangan cawe-cawe," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada Tempo, Kamis, 4 Februari 2021.

    Berikut sejumlah pandangan pengamat politik terkait sikap Demokrat.

    1. Langkah Konferensi Pers Sudah Tepat

    Sejumlah pengamat politik menilai langkah AHY mengumumkan adanya upaya kudeta partai sudah tepat. Dosen Ilmu Politik dan International Studies Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam mengatakan upaya kudeta bisa semakin cepat jika dibiarkan.

    "Wajar AHY merespons cepat dan tegas. Karena jika dibiarkan, tindakan makar itu bisa berjalan cepat dan sistematis," kata Umam di Jakarta, Senin, 1 Februari 2021.

    Pengamat politik Universitas Al Azhar Ujang Komaruddin mengatakan, jika kasusnya tak mencuat bisa jadi Demokrat sudah diambil alih pada bulan ini. "Tapi karena kasusnya sudah mencuat ke publik, ini yang harus kita nanti perkembangannya," ujar Ujang.

    Baca: Profil Subur Sembiring. Eks Pengurus Demokrat yang Ketemu Luhut

    2. Dibandingkan dengan Partai Berkarya

    Ujang Komaruddin mengatakan upaya pembajakan partai bisa berjalan cepat dan sistematis. Dia mencontohkan pengambilalihan Partai Berkarya dari kepengurusan Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto oleh Muchdi Purwoprandjono melalui kongres luar biasa.

    Semula, pihak-pihak internal Partai Berkarya tidak percaya bahwa pencaplokan kepemimpinan partai tersebut akan terjadi. Namun ketika tiba-tiba muncul gerakan KLB dadakan, kemudian dengan begitu cepat mendapatkan legalisasi Kemenkumham, mereka baru kaget dan bereaksi.

    "Jadi, kalau menurut saya, ini bukan sekadar kepanikan AHY, tapi memang ada indikasi dugaan skenario besar yang akan mendongkel kekuasaannya dari Partai Demokrat. Bahkan, Partai sudah menunjuk siapa saja yang berupaya kudeta tersebut," kata Ujang.

    3. Perang Terbuka AHY - Moeldoko

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno menilai pernyataan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan sejumlah politikus Demokrat terkait upaya kudeta sangatlah serius. Sebab politikus partai mercy itu terang-terangan menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko.

    "Pernyataan AHY ini harus dimaknai sebagai suatu penegasan perang terbuka kepada siapa pun yang mencoba mengganggu Partai Demokrat. Dan tidak tanggung-tanggung, Demokrat menyebut nama bekas Panglima TNI Moledoko, ini enggak main-main," ujar Adi saat dihubungi Tempo pada Senin malam, 1 Februari 2021.

    Biasanya, ujar Adi, DPP Partai Demokrat hanya menanggapi berbagai isu lewat cuitan di Twitter atau dengan keterangan tertulis. Kali ini berbeda. "Kalau sudah konferensi pers terbuka oleh ketua umum, ini artinya tingkat gangguan kenyamanannya sudah klimaks, bahwa ada pihak tertentu ingin mengkudeta Demokrat dan dilakukan oleh orang penting di lingkaran istana," ujarnya.

    Baca: Jokowi Tak Balas Surat AHY, Ini Kata Demokrat

    4. Suhu Politik Pilpres 2024 Disebut Memanas

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan rencana kudeta Demokrat menunjukkan suhu politik menuju Pilpres 2024 sudah mulai naik. "Sebab, tokoh-tokoh yang selama ini dipersepsikan akan maju nyapres, kepala daerah yang top-top itu, terancam gagal karena Pilkada 2022 akan ditiadakan," ujar Adi, Selasa, 2 Februari 2021.

    Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, mengatakan mungkin Moeldoko ingin memakai partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono ini sebagai perahu politik menuju Pilpres 2024.

    5. Ada Upaya Geser Isu Kudeta Jadi Soal Internal Partai

    Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai ada upaya membalikkan isu kudeta Partai Demokrat menjadi isu soliditas internal. Ini terlihat dari sejumlah pernyataan pejabat menyikapi polemik yang dialami Demokrat.

    "Itu serangan balik sebenarnya, seakan-akan Demokrat enggak solid," kata Adi kepada Tempo, Kamis, 4 Februari 2021.

    Adi mengatakan isu kudeta di internal partai politik sebenarnya merupakan hal biasa. Berbagai partai telah mengalaminya, mulai dari Partai Golkar hingga Partai Berkarya. Namun, Adi melanjutkan, upaya kudeta itu menjadi bermasalah ketika melibatkan pihak luar, apalagi yang berada di lingkaran kekuasaan pemerintah.

    Moeldoko membantah disebut hendak mengkudeta Demokrat. Mantan Panglima TNI era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengakui pernah bertemu kader partai tersebut, tapi hanya untuk minum kopi dan mengobrol. Ia menyebut yang menimpa partai adalah problem internal. "Hati-hati, jangan fitnah kanan-kiri," kata Moeldoko dalam konferensi pers Rabu lalu, 3 Februari 2021.

    Baca juga: Jokowi Tak Balas Surat AHY, Tapi Tegur Moeldoko


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...