TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin menggelar pertemuan bilateral di Istana Merdeka. Keduanya membahas soal stabilitas dan keamanan kawasan.
"Saya menekankan bahwa stabilitas akan tercipta, termasuk di Laut Cina Selatan, jika semua negara menghormati hukum internasional, terutama UNCLOS 1982," kata Presiden Jokowi, Jumat, 5 Februari 2021.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan pers bersama dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin dalam kunjungan kenegaraan PM Muhyiddin ke Indonesia. "Terkait dengan situasi di Laut Cina Selatan, Malaysia berpandangan bahwa isu klaim maritim di perairan tersebut dan solusinya harus berdasarkan prinsip hukum yang diakui internasional, termasuk UNCLOS 1982," kata PM Muhyiddin.
Kawasan Laut Cina Selatan kerap menimbulkan ketegangan antarnegara, khususnya Cina dan Amerika Serikat. Pada 23 Januari 2021 sejumlah kapal induk Amerika Serikat, termasuk USS Theodore Roosevelt, memasuki Laut Cina Selatan untuk melakukan latihan militer.
Menanggapi latihan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Cina menyebut latihan rutin AS sebagai bentuk unjuk kekuatan dan tidak kondusif bagi perdamaian dan stabilitas kawasan.
Baca Juga:
"Semua pihak perlu menahan diri dari tindakan yang menyebabkan ketegangan dan provokasi serta menghindari penggunaan kekuatan militer," kata PM Muhyiddin Yassin.
Menurut PM Muhyiddin, Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah terkait dengan Laut Cina Selatan melalui forum dan saluran
diplomasi yang tepat.
Laut Cina Selatan merupakan area strategis yang berbatasan langsung dengan perairan Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Indonesia, dan Tiongkok. Namun, perairan tersebut rawan konflik terbuka karena Cina kerap melakukan klaim sepihak atas sebagian besar kawasan tersebut.
Klaim sepihak Cina itu beririsan dengan dengan wilayah perairan sejumlah negara Brunei, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Di sisi lain, kawasan tersebut merupakan salah satu jalur utama perdagangan internasional di kawasan Indo-Pasifik.
Meski tidak memiliki klaim teritorial, Amerika Serikat seringkali mengirimkan armada kapal perang dan pesawat tempurnya melintasi Laut Cina Selatan. Selain soal Laut Cina Selatan, Presiden Jokowi dan PM Muhyiddin Yassin juga membahas soal peristiwa terhangat, yaitu peristiwa kudeta di Myanmar.
Baca juga: Jokowi dan PM Malaysia Sepakat Kirim Menlu Bahas Kudeta Myanmar
