Golkar Belum Putuskan Sikap soal Revisi UU Pemilu

Reporter

Editor

Amirullah

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. (ANTARA/Puspa Perwitasari)

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Golkar belum memutuskan sikap terkait usulan revisi UU Pemilu dan memilih untuk menghimpun aspirasi dari berbagai kalangan termasuk internal partai.

"Keputusan fraksi nanti ketua umum yang menyampaikan. Per hari ini RUU masih ada, tapi kita lihat perkembangannya besok atau lusa, politik itu kan dinamis," kata Wakil Ketua Umum Bidang Polhukam Partai Golkar Azis Syamsuddin di Padang, Jumat, 5 Februari 2021.

Ia menyampaikan hal itu saat lokakarya Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja dan penyerapan aspirasi UU Pemilu bersama DPD Golkar Sumbar.

Baca: Gerindra Anggap Revisi UU Pemilu Bisa Ganggu Stabilitas Demokrasi

Menurutnya posisi RUU pemilu saat ini tidak dalam pembahasan dan lebih cenderung pilkada akan dilaksanakan serentak pada 2024.

Menurut Wakil Ketua DPR tersebut hingga saat ini UU Pemilu secara resmi prosesnya belum ditarik dan baru akan menuju ditarik.

Ia menjelaskan jika revisi UU Pemilu disahkan maka akan ada pilkada di 2022, jika tidak disahkan maka pilkada di 2022 dan 2023 ditiadakan. "Konsekuensinya partai harus siap dengan dua kemungkinan tersebut, kita harus siap dengan kondisi apa pun," ujarnya.






Airlangga Tanggapi Rencana Kaesang Pangarep Terjun ke Dunia Politik

7 jam lalu

Airlangga Tanggapi Rencana Kaesang Pangarep Terjun ke Dunia Politik

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi rencana Kaesang Pangarep, putra bungsu Presiden Jokowi yang tertarik terjun ke dunia politik


Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

11 jam lalu

Begini Tanggapan Airlangga soal Usulan Gubernur Ditunjuk Pemerintah

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun ikut menyampaikan tanggapannya seputar usulan penunjukan jabatan gubernur oleh pemerintah


Bambang Soesatyo Usul Gubernur Ditunjuk Pemerintah, Gibran: Lebih Gayeng Dipilih Langsung

11 jam lalu

Bambang Soesatyo Usul Gubernur Ditunjuk Pemerintah, Gibran: Lebih Gayeng Dipilih Langsung

Gibran cenderung berpendapat bahwa mekanisme pemilihan gubernur sebaiknya tetap diselenggarakan melalui pemilihan langsung seperti sekarang ini


Bertemu Gibran di Solo, Airlangga Sebut Semua Pembicaraannya soal Politik

14 jam lalu

Bertemu Gibran di Solo, Airlangga Sebut Semua Pembicaraannya soal Politik

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartanto mengakui ada pembicaraan seputar politik secara empat mata dengan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming


Cak Imin Ajak Golkar Gabung Koalisi KIR, Prabowo: Kami Terbuka untuk Semua Partai

14 jam lalu

Cak Imin Ajak Golkar Gabung Koalisi KIR, Prabowo: Kami Terbuka untuk Semua Partai

Prabowo Subianto menanggapi pernyataan mitra koalisinya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang hendak mengajak Partai Golkar bergabung ke KIR


Muhaimin Iskandar Ingin Ajak Golkar Gabung Koalisi PKB-Gerindra

19 jam lalu

Muhaimin Iskandar Ingin Ajak Golkar Gabung Koalisi PKB-Gerindra

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengatakan akan mengunjungi Partai Golkar. Dia ingin ajak Golkar masuk koalisi PKB - Gerindra.


PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

1 hari lalu

PAN Beberkan Kriteria Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu

Capres-Cawapres Koalisi Indonesia Bersatu, kata Viva Yoga, adalah orang yang punya integritas dan nasionalisme.


PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

3 hari lalu

PDIP Tetap Usulkan Sistem Proporsional Tertutup, Hasto: Berpolitik Kadang Melawan Arus

PDIP menilai sistem proporsional terbuka menyebabkan anggota dewan dipilih hanya karena popularisme dan nepotisme.


Bergabung ke Golkar, Ridwan Kamil Tegaskan Tak Berambisi Jadi Capres atau Cawapres

3 hari lalu

Bergabung ke Golkar, Ridwan Kamil Tegaskan Tak Berambisi Jadi Capres atau Cawapres

Ridwan Kamil menegaskan tidak berambisi menjadi capres maupun cawapres pada Pilpres 2024.


Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

3 hari lalu

Maraknya Raperda Anti-LGBT, Aktivis HAM Sebut Jadi Tren Jelang Tahun Politik 2024

Aktivis Bivitri Susanti menilai isu anti-LGBT, termasuk soal pembahasan raperda ramai digulirkan di beberapa daerah sebagai tren jelang pemilu 2024