TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo membahas kondisi di Myanmar saat menerima kunjungan dari Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Februari 2021. Jokowi dan Muhyiddin sama-sama menyepakati rencana untuk mengirimkan Menteri Luar Negeri masing-masing untuk membahas lebih lanjut kudeta yang terjadi di sana.
"Sebagai satu keluarga kita minta dua menteri luar negeri untuk berbicara dengan chair ASEAN guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar," kata Jokowi dalam keterangan pers usai pertemuan dengan Muhyiddin.
Myanmar saat ini tengah diguncang kudeta. Militer Myanmar merebut pemerintahan yang ada. Hal itu dimulai dengan menangkap sejumlah pejabat negara Myanmar dan berlanjut hingga pemecatan para menteri yang bertugas. Salah satu pejabat yang ditahan oleh militer Myanmar adalah Penasihat Negara Aung San Suu Kyi.
Jokowi mengaku prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar. Ia pun berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.
Jokowi mengatakan hukum yang ada harus ditaati untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN. Ia menegaskan penting bagi seluruh negara ASEAN untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN.
"Terutama prinsip Rule of Law, good governance, demokrasi, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang konstitusional," kata Jokowi.
Senada dengan Jokowi, Muhyiddin Yassin mengatakan Malaysia juga memandang serius situasi politik di Myanmar. Ia menyebut hal tersebut merupakan satu langkah ke belakang dalam proses demokrasi di negara tersebut. Ia khawatir pergolakan politik di Myanmar akan berpengaruh pada keamanan dan kestabilan negara.
"Sehubungan ini saya sangat bersetuju dengan cadangan supaya kedua-dua Menteri Luar Negeri diberi mandat untuk mencari kesepakatan supaya satu mesyuarat (musyawarah) khas ASEAN diadakan bagi membincangkan perkara ini dengan lebih mendalam," kata Muhyiddin.
Pertemuan antara Jokowi dengan Muhyiddin Yassin merupakan yang pertama. dengan Jokowi, pasca menjabat sebagai Perdana Menteri pada 2020 lalu. Sebelumnya, Muhyiddin menjabat sebagai Menteri Luar Negeri pada periode 2018-2020 di era kepemimpinan PM Mahatir Mohamad.
Baca juga: Jokowi Jamu PM Malaysia dengan Rendang Pakai Protokol Covid-19 Ketat
