Fraksi PKS: Pemerintah Kebobolan Pemberangkatan Pekerja Migran Ilegal di 2021

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah Buruh Migran Wanita berada di penampungan Tenaga Kerja Indonesia di KBRI, Kuala Lumpur, Malaysia, 30 Juni 2016. Tidak punya bekal pendidikan yang memadai, dan pengalaman yang minim, membuat Warga Indonesia kerap menjadi korban oknum untuk bisa memasuki mereka ke negara lain secara tidak sah (ilegal) untuk mengadu nasib menjadi tenaga kerja. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    Sejumlah Buruh Migran Wanita berada di penampungan Tenaga Kerja Indonesia di KBRI, Kuala Lumpur, Malaysia, 30 Juni 2016. Tidak punya bekal pendidikan yang memadai, dan pengalaman yang minim, membuat Warga Indonesia kerap menjadi korban oknum untuk bisa memasuki mereka ke negara lain secara tidak sah (ilegal) untuk mengadu nasib menjadi tenaga kerja. ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, menyebut pemerintah kebobolan lagi dalam perlindungan pekerja migran di awal tahun 2021.

    "Kami mendapat informasi ada keberangkatan PMI non prosedural ke Malaysia melalui jalan tikus di salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat," kata Mufida dalam keterangannya, Jumat, 5 Februari 2021.

    Mufida mengaku prihatin dan miris lantaran para pekerja migran Indonesia (PMI) sering tertipu. Padahal, mereka sudah keluar uang hanya untuk mendapat pekerjaan di negara lain karena sempitnya lapangan kerja di dalam negeri.

    "Tak jarang dari PMI yang akan berangkat harus menjual aset keluarga atau bahkan berhutang," ujarnya.

    ADVERTISEMENT

    Menurut Mufida, negara harus hadir memberikan kemudahan jalan pada PMI. Apalagi, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) memiliki program pemberantasan mafia penempatan ilegal PMI ke luar negeri. Program itu merupakan fokus utama tahun pertama implementasi rencana strategi BP2MI 2020-2024.

    Baca: Akademisi Sebut Syarat Penyalur TKI Wajib Setor Rp5 M Tak Berat

    Kebobolan di awal tahun ini, kata Mufida, harus diperbaiki dengan meningkatkan sistem screening di banyak pintu keluar PMI, termasuk ke perusahaan pengiriman. Juga harus ditegakkan amanat undang-undang tentang sanksi terhadap pengirim PMI yang nonprosedural.

    Selain itu, BP2MI bersama Kementerian Tenaga Kerja harus secara intensif melakukan sosialisasi kepada para PMI yang akan pergi, khususnya selama pandemi. "Regulasi tentang pemberangkatan PMI, harus mudah diimplementasikan dengan biaya administrasi ditanggung oleh pemerintah,” ucap Mufida.

    Mufida menekankan, screening terhadap perusahaan pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) juga mutlak ditegakkan. Pengawasan bagi yang memperoleh izin juga tidak boleh dikendurkan. Hal ini harus ditingkatkan untuk melindungi pekerja migran dari ancaman penipuan, pemerasan dan hal buruk lainnya. "Sampaikan dan tunjukkan jika proses bekerja di luar negeri lewat jalur resmi mudah dan terjamin aman," kata dia.

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.