Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kader Demokrat yang Menemui Luhut Sudah Dipecat Sejak 2020

image-gnews
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pertemuan sejumlah kader Partai Demokrat dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali diperbincangkan. Perjumpaan itu diungkit oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang belakangan dituduh hendak mengambil alih Demokrat dengan bantuan kader dan mantan kader partai berlambang bintang Mercy itu.

Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi mengakui bosnya memang pernah bertemu sejumlah kader Demokrat sekitar Juni 2020. Namun menurut Jodi, kader-kader yang menemui Luhut bukan orang-orang yang disebut-sebut menemui Moeldoko dan merencanakan kudeta partai.

"Setahu saya beda kader dengan yang ramai-ramai sekarang," kata Jodi kepada Tempo, Kamis, 4 Februari 2021.

Kader Demokrat yang dituduh menjadi motor kudeta partai ialah Jhoni Allen Marbun bersama mantan kader Demokrat Muhammad Nazaruddin dan Darmizal. Adapun yang menemui Luhut adalah Subur Sembiring, senior yang juga merupakan salah satu deklarator pendiri Demokrat.

Menurut Deputi Bappilu Demokrat Kamhar Lakumani, ditilik dari foto yang beredar tak terlihat Jhoni Allen, Darmizal, maupun Nazaruddin. Kamhar menyebut juga tak ada jajaran pimpinan utama dari periode ketua umum Hadi Utomo, Anas Urbaningrum, maupun Susilo Bambang Yudhoyono.

Baca: Jubir: Silaturahmi Pak Luhut dengan Pak SBY dan AHY Baik

Kamhar mengatakan Subur Sembiring pun telah dipecat oleh partai pada 12 Juni 2020. Pemecatan tersebut diumumkan oleh Sekretaris Jenderal Demokrat Teuku Riefky Harsya pada Senin, 15 Juni 2020.

Kamhar mengatakan pemecatan Subur merupakan akumulasi dari berbagai manuvernya yang menggerogoti partai dari dalam. Usai Kongres V Demokrat pada medio Maret 2020, Subur bergerilya untuk mempertanyakan legalitas keterpilihan AHY sebagai ketua umum.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelum dipecat, Subur diketahui mengunjungi Luhut dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Kepada keduanya, Subur mengadukan kepengurusan AHY yang dianggapnya tidak sah.

Bukan cuma itu, pada Juli 2019 Subur Sembiring bersama Sahat Saragih dan Hengki Luntungan juga pernah menuding Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) ilegal. Kogasma merupakan badan adhoc yang dibentuk menjelang Pemilu 2019 dan dipimpin AHY.

Menurut Subur Sembiring dkk, Kogasma ilegal lantaran strukturnya tak ada dalam AD/ART. Ia juga menilai badan tersebut gagal.

"Membuat badan organisasi Kogasma untuk alat pemenangan pilpres dan pileg, ternyata gagal dan tidak bermanfaat seperti saksi-saksi yang amburadul," kata Subur Sembiring di Jakarta Selatan, Selasa, 2 Juli 2019.

Subur dipecat dari Demokrat pada tahun 2020 pasca-kongres yang coba melakukan manuver dan klaim bahwa kongres yang telah memilih AHY inkonstitusional. "Dia model kader parasit yang mesti diamputasi," ujar Kamhar.

BUDIARTI UTAMI PUTRI

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

3 jam lalu

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri sebut Jokowi Bikin Indeks Demokrasi RI Mendekati Nol, Lebih Rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste

Berdasar V-Dem Democracy Index 2024, Faisal Basri sebut Jokowi membuat indeks demokrasi mendekati nol, lebih rendah dari Papua Nugini dan Timor Leste.


Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

17 jam lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kiri), Mensesneg Pratikno (keempat kanan), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (ketiga kanan) dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono (kedua kanan) meninjau pembangunan rumah tapak menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 22 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Luhut Bilang Rumah Dinas Menteri di IKN Kecil, Menteri PUPR Basuki Sebut Soal Compact City, Ini Artinya

Compact City akan diterapkan dalam membangun rumah dinas menteri di IKN. Lantas, apa arti dari konsep yang disebut Menteri PUPR itu?


Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

18 jam lalu

Mantan Danjen Kopassus, Soenarko. TEMPO/ Imam Sukamto
Saat Ferdy Sambo Dirtipidum Bareskrim Pernah Usut Senjata Api Diduga Ilegal Eks Danjen Kopassus Soenarko

Danjen Kopassus Soenarko pernah diusut Ferdy Sambo soal kepemilikan senjata api yang disebut ilegal,. Ini kilas balik kasusnya.


Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

1 hari lalu

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (ANTARA/HO-dokumen Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN)
Satgas Anti-Mafia Tanah Temukan 82 Kasus dengan Kerugian Rp1,7 T, AHY: Kami Serius

Tim Satgas Anti-Mafia Tanah berhasil mendapatkan data 82 kasus dugaan penyerobotan lahan dengan potensi kerugian Rp1,7 triliun mencakup tanah 4.569 ha


AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

2 hari lalu

Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY (tengah) menunjukkan barang bukti yang disita dari tersangka mafia tanah saat merilis kasus itu di Mapolda Jatim, Surabaya, Sabtu, 16 maret 2024. Foto: ANTARA/HO-Bidhumas Polda Jatim
AHY Klaim Komitmen Berantas Mafia Tanah Usai Satgas Ungkap Dua Kasus di Jawa Timur

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebut Satgas Anti Mafia Tanah mengungkap dua kasus dengan tiga tersangka di Jawa Timur


Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

2 hari lalu

Suasana rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat nasional Pemilu 2024 di Gedung KPU, Jakarta, Sabtu 16 Maret 2024. Pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi tingkat nasional Pemilu 2024, KPU telah mengesahkan perolehan suara nasional pada 32 provinsi. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Rekapitulasi Suara di Sulteng: Golkar Berjaya, Disusul NasDem dan Demokrat

Golkar berjaya dalam rekapitulasi suara nasional di Sulawesi Tengah. PKS jadi juru kunci.


AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

2 hari lalu

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional atau ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono dan Ketua Ombudsman RI Muhammad Najih ditemui usai Acara Peluncuran Laporan Tahunan Ombudsman RI Tahun 2023 di Kantor Ombudsman, Jakarta Selatan, pada Kamis, 14 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso Joharsoyo.
AHY Sebut Nilai Ekonomi Sertifikasi Tanah Mencapai Rp 6.000 Triliun

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengatakan nilai sertifikasi tanah Rp 6 ribu triliun.


Minta Kader Kompak, Luhut: Golkar yang Mengatur, Jangan Diatur-atur

3 hari lalu

Tangkapan layar - Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan berbicara dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto di Jakarta, Kamis 22 Februari 2024. ANTARA/Nadia Putri Rahmani.
Minta Kader Kompak, Luhut: Golkar yang Mengatur, Jangan Diatur-atur

Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan meminta kader melawan jika ada yang ingin goyahkan beringin.


Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

3 hari lalu

Anies Baswedan saat melayat ke kediaman almarhum Habib Hasan bin Jafar Assegaf di Masjid Nurul Mustafa Center, Jalan Jatimulya, Kecamatan Cilodong, Depok, Rabu, 13 Maret 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
Tanggapi Luhut yang Sindir Pengkritik Pemerintah, Anies Baswedan Ingatkan Prinsip Demokrasi

Anies Baswedan menanggapi Luhut soal pengkritik pemerintah. Menurut Anies, kritik seharusnya jadi proses pembelajaran dan bagian dari demokrasi.


Tudingan Penggusuran di IKN, Ini 5 Tanggapan Soal Itu

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tudingan Penggusuran di IKN, Ini 5 Tanggapan Soal Itu

Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menanggapi tudingan soal penggusuran semena-mena di IKN, Kalimantan Timur