Tak Langsung Usul Batalkan Penetapan Bupati Sabu Raijua, Ini Alasan Bawaslu

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Orient P Riwu Kore menjadi perbincangan setelah disebut-sebut sebagai warga negara Amerika Serikat. Orient mengakui sempat memiliki paspor AS, namun tidak lantas mengubah status kewarganegaraannya. Facebook.com

    Bupati terpilih Sabu Raijua, NTT, Orient P Riwu Kore menjadi perbincangan setelah disebut-sebut sebagai warga negara Amerika Serikat. Orient mengakui sempat memiliki paspor AS, namun tidak lantas mengubah status kewarganegaraannya. Facebook.com

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Bawaslu Abhan mengungkapkan alasannya tidak langsung mengusulkan pembatalan penetapan Orient P Riwu Kore sebagai Bupati Sabu Raijua 2020-2025.

    "Tahap awal penundaan dulu sambil koordinasi terkait dengan KPU dan Kemendagri," kata Abhan dalam konferensi pers, Kamis, 4 Februari 2021.

    Abhan mengatakan, pihaknya akan menelusuri dan mengkaji lebih jauh ruang hukum apa saja yang bisa digunakan. Misalnya terkait diskualifikasi atau membatalkan penetapan calon bupati pada Pilkada 2020 itu.

    Anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar, menambahkan bahwa masih terdapat persoalan hukum terkait alasan lembaganya tidak langsung mengajukan pembatalan calon terhadap Orient. Salah satu pertimbangannya adalah karena proses penetapan sudah selesai dan dokumen tersebut telah diserahkan pada Kementerian Dalam Negeri untuk proses pelantikan.

    ADVERTISEMENT

    Baca: Harta Kekayaan Bupati Sabu Raijua Rp 33 M, Punya Tanah di Amerika Serikat

    Dari segi hukum, kata Fritz, masih jadi pertanyaan apakah calon yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan. "Itu dulu pertanyaannya. Kedua, pertanyaan hukumnya apabila calon yang sudah ditetapkan dapat dibatalkan, lembaga mana yang berwenang membatalkannya? Apakah Bawaslu, KPU atau Mendagri? Itu juga persoalan hukum yang harus kita lihat," katanya.

    Menurut anggota Bawaslu Fritz, jika ada kemungkinan untuk membatalkan penetapan, pertanyaan selanjutnya adalah siapa yang dibatalkan. Apakah hanya Orient atau Orient dan wakilnya. "Kita bertemu persoalan hukum yang belum pernah terjadi selama proses pilkada," kata dia.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Warga Tak Punya NIK Bisa Divaksinasi, Simak Caranya

    Demi mencapai target tinggi untuk vaksinasi Covid-19, Kementerian Kesehatan memutuskan warga yang tak punya NIK tetap dapat divaksin. Ini caranya...