Polisi Bawa 26 Terduga Teroris JAD dari Sulawesi Selatan ke Jakarta

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono memberikan konferensi pers terkait kedatangan belasan terduga teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dari Makassar ke Jakarta di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis, 4 Februari 2021. Istimewa

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono memberikan konferensi pers terkait kedatangan belasan terduga teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dari Makassar ke Jakarta di Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Kamis, 4 Februari 2021. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 26 terduga teroris jaringan Jamaah Anshurat Daulah (JAD) tiba di Bandar Udara Soekarno Hatta, Cengkareng, Tangerang pada 4 Februari 2021 siang sekitar pukul 13.55 WIB.

    Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri Brigadir Jenderal Rusdi Hartono menjelaskan, puluhan terduga teroris itu terbagi atas 7 orang dari Gorontalo dan 19 orang dari Makassar.

    "Untuk yang Gorontalo, kelompok ini dikenal dengan ikhwan pakuato atau merupakan kelompok JAD terafiliasi ISIS," ucap Rusdi pada Kamis, 4 Februari 2021.

    Baca: Kemenkumham Sebut WN Inggris Terduga Teroris Segera Dideportasi

    ADVERTISEMENT

    Kelompok Gorontalo ini, kata Rusdi, memiliki kemampuan merakit bom dan tengah merencanakan penyerangan ke markas komando Polri, rumah dinas Polri, dan rumah pejabat. Mereka juga berencana untuk merampok sejumlah toko di sana.

    Kemudian untuk 19 orang yang dari Makassar, mereka juga merupakan anggota kelompok JAD yang terafiliasi ISIS. "Kelompok ini memiliki rencana melakukan kegiatan bom bunuh diri. Salah satu orang yang terlibat adalah keluarga pelaku teror di gereja di Filipina pada 2019 lalu. Nah, anaknya ini yang tertangkap," ucap Rusdi.

    Lebih lanjut Rusdi menyatakan bahwa ke-19 terduga teroris jaringan JAD ini merupakan anggota aktif Front Pembela Islam (FPI) Makassar. "Mereka sangat aktif dalam kegiataan FPI di Makassar," kata Rusdi. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.