Kasus Suap Ekspor Benur, KPK Cecar Edhy Prabowo Soal Duit di Rumah Dinas

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Edhy diperiksa sebagai tersangka, dalam tindak pidana korupsi kasus menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya Tahun 2020.TEMPO/Imam Sukamto

    Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, seusai menjalani pemeriksaan, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Edhy diperiksa sebagai tersangka, dalam tindak pidana korupsi kasus menerima hadiah atau janji oleh penyelenggara negara terkait perizinan tambak, usaha dan atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya Tahun 2020.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu, 3 Februari 2021. Salah satu materi pemeriksaan adalah soal duit yang disita dari rumah dinas Menteri KKP.

    “Dikonfirmasi mengenai uang-uang yang diamankan di rumah dinas saat penggeledahan,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, Kamis, 4 Februari 2021.

    Selain soal uang, penyidik juga mencecar Edhy mengenai kebijakan izin ekspor benih lobster. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri KKP tanggal 4 Mei 2020 soal pengelolaan lobster, kepiting dan rajungan yang diteken Edhy.

    Tersangka lainnya dalam kasus ini juga diperiksa kemarin yaitu Sekretaris Pribadi Edhy, Amiril Mukminin. Dari Amirul, penyidik mendalami penggunaan uang yang diduga diterima dari perusahaan yang mengajukan izin benih lobster.

    ADVERTISEMENT

    Baca: Edhy Prabowo Mengeluh Dua Bulan Tak Bisa Bertemu Keluarga

    Dalam perkara ini, KPK menetapkan Edhy Prabowo dan enam orang tersangka lainnya, yaitu Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Wakil Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas (Due Diligence) Safri, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus Ketua Pelaksana Tim Uji Tuntas Andreau Pribadi Misata, Sekretaris Pribadi Menteri Kelautan dan Perikanan Amiril Mukminin.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.