Yasonna Bantah Tuduhan Terlibat Pendongkelan Demokrat

Reporter:
Editor:

Eko Ari Wibowo

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. Selain itu, mereka juga membahas rencana kerja tahun 2020, pelaksanaan revitalisasi penyelenggeraan pemasyarakatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly saat mengikuti rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 24 Februari 2020. Selain itu, mereka juga membahas rencana kerja tahun 2020, pelaksanaan revitalisasi penyelenggeraan pemasyarakatan. TEMPO/M Taufan Rengganis

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly membantah tuduhan terlibat dalam dugaan rencana pengambilalihan Partai Demokrat dari kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono yang disebut-sebut melibatkan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko. Yasonna mengaku tak tahu menahu terkait hal itu.

    "Kami tidak tahu menahu, urusan kami banyak yang harus diurusin kok," kata Yasonna melalui pesan singkat, Rabu malam, 3 Februari 2021.

    Menurut Yasonna, ia telah bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md membicarakan hal tersebut. Mereka sama-sama heran dituduh demikian.

    "Saya juga tadi ketemu Pak Mahfud, ini kenapa kita dituduhin seperti ini. Kita tidak pernah membicarakan itu," ujar politikus PDI Perjuangan ini.

    Yasonna pun menilai polemik yang terjadi di Demokrat adalah permasalahan internal partai. Dia menekankan bahwa kudeta berasal dari internal partai, bukan dari luar. Yasonna pun menyarankan partai berlambang mercy itu untuk melakukan konsolidasi alih-alih membuat keributan dan menuduh pemerintah.

    Baca: Soal Kudeta Demokrat, Rachland: Ketum AHY Terlihat Marah, Tapi Tidak Gebrak Meja

    Menurut Yasonna, sikap Demokrat itu terkesan tak berpengalaman dan justru bisa berdampak buruk sebab melontarkan tuduhan ke banyak pihak. "Ini justru bisa berdampak jelek. Bisa menimbulkan perkara karena semua orang dituduh jadi marahlah," ujar Yasonna.

    Imbasnya, dia mengimbuhkan, bahkan bisa berujung pada self-fulfilling prophecy alias ramalan yang terwujud karena ekspektasi dan kelakuan mereka sendiri. "Kalau secara sosiologi disebut self fulfilling prophecy. Ini sesuatu ekspektasi yang akhirnya benar-benar terjadi," kata Yasonna.

    Selain Yasonna dan Mahfud, pejabat lain yang disinggung ialah Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Budi Gunawan, dan "Pak Lurah".

    Nama-nama ini disinggung oleh politikus Demokrat Rachland Nashidik saat menanggapi keterangan Moeldoko terkait pertemuannya dengan sejumlah orang yang mengeluhkan internal Demokrat. Moeldoko meminta pertemuan itu tak dikaitkan dengan Istana atau Presiden Joko Widodo sebab merupakan tanggung jawabnya sendiri. Moeldoko juga membantah tuduhan hendak mengambil alih Demokrat. "KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggung jawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam @mohmahfudmd, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?" cuit Rachland di Twitternya, Senin lalu.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.