Koalisi Warga Desak Pemotongan Insentif Tenaga Kesehatan Covid-19 Dibatalkan

Vaksinator menyuntikkan vaksin COVID-19 Sinovac pada tenaga kesehatan saat vaksinasi tahap pertama dosis kedua di RSUD Wangaya, Denpasar, Bali, Jumat 29 Januari 2021. Vaksinasi COVID-19 Sinovac bagi tenaga kesehatan di Denpasar yang ditargetkan selesai pada bulan Maret 2021 itu baru diikuti sekitar 5.000 orang dari 12.295 tenaga kesehatan yang sudah terdaftar. ANTARA FOTO/Nyoman Hendra Wibowo

TEMPO.CO, Jakarta - Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan mendesak pemerintah membatalkan kebijakan pemotongan insentif tenaga kesehatan yang menangani Covid-19. Koalisi menganggap pemerintah semakin mengabaikan perlindungan terhadap tenaga kesehatan di tengah buruknya penanganan pandemi.

"Buruknya tata kelola tidak diimbangi dengan politik anggaran yang berfokus pada penanganan pandemi Covid-19," demikian bunyi keterangan tertulis Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan, Rabu, 3 Februari 2021.

Koalisi Warga untuk Keadilan Akses Kesehatan ini terdiri dari Indonesia Corruption Watch (ICW), LaporCovid19, Lokataru Foundation, dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Koalisi menyoroti anggaran untuk penanganan Covid-19 tahun ini yang menurun ketimbang 2020. Koalisi merincikan, pemerintah mengalokasikan Rp 60,5 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021. Sementara anggaran kesehatan khusus Covid-19 di 2020 sebesar Rp 87,55 triliun.

"Pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan ini diduga disebabkan adanya penurunan alokasi anggaran untuk Covid-19."

Sebelumnya, pemerintah memutuskan melanjutkan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani pandemi Covid-19. Namun besaran insentif tahun ini akan mengalami penurunan alias dipotong dari jumlah sebelumnya.






Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

11 jam lalu

Sri Mulyani Minta Pemda Segera Belanjakan Dana Mengendap: Bukan Asal Habis

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar pemerintah daerah (Pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

12 jam lalu

Sri Mulyani Ungkap Cara Agar Belanja Modal Pemda Tak Mengendap di Perbankan

Sri Mulyani meminta pemerintah daerah (pemda) segera membelanjakan dana yang mengendap di perbankan.


Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

18 jam lalu

Sri Mulyani: Freeport adalah Aset yang Harus Kita Jaga Bersama

Sri Mulyani menyebut operasi penambangan bawah tanah PT Freeport Indonesia melalui Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) telah berkontribusi sebesar $2 miliar bagi penerimaan negara


Kemenkes Siapkan 420 RS Pendidikan untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Kesehatan

1 hari lalu

Kemenkes Siapkan 420 RS Pendidikan untuk Penuhi Kebutuhan Tenaga Kesehatan

Pengampuan rumah sakit pendidikan diharapkan bisa menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas dan bermutu.


Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

2 hari lalu

Sri Mulyani Kunjungi Tambang Freeport: Terbesar Milik Indonesia Saat Ini

Sri Mulyani mendatangi Tambang Grasberg pada akhir pekan, Ahad, 4 Desember 2022. Ia bercerita melihat langsung salah satu tambang emas terbesar itu.


Sri Mulyani Beberkan Tantangan Global di 2023: Bisa Jadi Turning Point kalau Perang Berhenti

4 hari lalu

Sri Mulyani Beberkan Tantangan Global di 2023: Bisa Jadi Turning Point kalau Perang Berhenti

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan ada sejumlah tantangan yang harus pengusaha Indonesia hadapi memasuki tahun 2023.


Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

4 hari lalu

Begini 7 Tahapan Pengadaan Utang Luar Negeri

Utang luar negeri adalah setiap pembiayaan melalui utang dari pemberi pinjaman yang diikat suatu perjanjian pinjaman dan harus kembali sesuai persyaratan


Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

5 hari lalu

Target Pertumbuhan Ekonomi RI 2023 5,3 Persen, Sri Mulyani: Sangat Ambisius

Sri Mulyani optimistis perekonomian Indonesia bebas resesi.


BKN Jadwalkan Seleksi CAT PPPK Tenaga Kesehatan Mulai Selasa 6 Desember 2022

5 hari lalu

BKN Jadwalkan Seleksi CAT PPPK Tenaga Kesehatan Mulai Selasa 6 Desember 2022

Seleksi PPPK untuk Tenaga Kesehatan akan dimulai pada Selasa, 6 Desember 2022 dengan menggunakan seleksi berbasis Computer Assisted Test (CAT).


Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

5 hari lalu

Luhut Sebut Warga Beli Motor Listrik Bakal Disubsidi, Sri Mulyani: Dibahas Dulu

Sri Mulyani mengatakan pemerintah masih akan membahas rencana pemberian subsidi pembelian motor listrik.