LIPI Beri 3 Catatan Potensi Masalah Pembentukan Komponen Cadangan

Reporter:
Editor:

Syailendra Persada

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Berdasarkan LKHPN 2019, total kekayaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencapai Rp 2 Triliun. Mantan Danjen Kopassus ini memiliki surat berharga dengan nilai Rp 1.7 triliun, dengan utang Rp 8 miliar. TEMPO/Putri

    Berdasarkan LKHPN 2019, total kekayaan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencapai Rp 2 Triliun. Mantan Danjen Kopassus ini memiliki surat berharga dengan nilai Rp 1.7 triliun, dengan utang Rp 8 miliar. TEMPO/Putri

    TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Diandra Mengko, mempertanyakan rencana pemerintah untuk segera membangun Komponen Cadangan (Komcad). Diandra mencatat setidaknya ada tiga permasalahan dari rencana ini.

    "Ada tiga permasalahan, yang pertama ambiguitas tujuan, kedua efektifitas, dan ketiga masalah prioritas, yang pada akhirnya akan merujuk pada militerisasi," kata Diandra dalam diskusi daring, Rabu, 3 Februari 2021.

    Terkait ambiguitas tujuan, Diandra mempertanyakan tujuan dari Komcad yang tak jelas. Di dalam Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSBN), ditulis bahwa Komcad ditujukan untuk menghadapi ancaman hibrida. Padahal, ia mengatakan secara legislasi tak pernah ada Undang-Undang di sektor pertahanan yang mendefinisikan secara jelas apa itu ancaman hibrida.

    Bahkan, Diandra mengatakan secara konseptual ancaman hibrida ini masih jadi diskursus. Karena itu, pemerintah perlu lebih dulu membuat definisi operasional dari ancaman hibrida itu sendiri. "Kalau tak ada definisi batas operasionalnya siapa yang menentukan, itu akan jadi pasal karet yang bisa ke mana-mana. Semua kena. Itu bahaya," kata Diandra.

    ADVERTISEMENT

    Baca juga: Kementerian Pertahanan Siapkan Aturan Teknis Komponen Cadangan

    Permasalahan kedua, adalah efektifitas menghadapi peperangan. Diandra mengaku tak yakin Komcad bisa efektif diterapkan dalam peperangan. Pasalnya, ia menyebut pemerintah Indonesia belum memproyeksikan bacaan terhadap peperangan di masa depan.

    Selain itu, dinamika riil pertahanan di lapangan sejauh ini, tak mengindikasikan Indonesia butuh tambahan prajurit. Pada 2020 saja, ia mengatakan Indonesia masuk ke 10 besar jumlah pasukan terbanyak di Asia. Karena itu, ia melihat Indonesia tidak kekurangan secara manpower. "Yang perlu adalah kualitasnya, profesionalisme ditingkatkan, dan modernisasi alutsistanya," kata dia.

    Permasalahan Komponen Cadangan atau Komcad yang ketiga, kata dia, adalah profesionalitas dan pengembangan. Di SDM yang sudah ada saat ini saja, Diandra menyebut masih banyak diperlukan upaya peningkatan kualitas prajurit dan pelatihan.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.