Bupati Sabu Raijua Berstatus Warga Amerika, Polda NTT Kumpulkan Bukti

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Orient P Riwu Kore. Foto: Facebook

    Orient P Riwu Kore. Foto: Facebook

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) Irjen Pol Lotharia Latif memerintahkan anggota kepolisian untuk mendalami status kewarganegaraan dari Bupati Sabu Raijua, Orient Riwu Kore. Ia menyatakan tengah berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua.

    "Kapolda NTT telah perintahkan untuk menindaklanjuti hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku," kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Pol Rishian Krisna Budhiaswanto mengutip Antara, Rabu, 3 Februari 2021.

    Mantan Kapolres Timor Tengah Utara (TTU) itu mengatakan koordinasi yang dilakukan dengan KPU dan Bawaslu Sabu Raijua dalam hal pengumpulan alat bukti untuk menentukan apakah Orient Riwu Kore melakukan pelanggaran pidana atau tidak.

    Selain itu, hasil koordinasi juga akan menentukan apakah kasus tersebut ditangani oleh Polda NTT atau Polres Sabu Raijua yang terletak di bagian selatan NTT. "Ya kami kumpulkan bukti-bukti dulu untuk memastikan ada unsur pidananya atau tidak dalam kasus ini untuk kemudian ditangani lebih lanjut," ujar Rishian. 

    ADVERTISEMENT

    Sebelumnya, Bupati Sabu Raijua yang terpilih lewat Pilkada 2020 masih berstatus sebagai warga negara Amerika Serikat (AS). Hal itu diketahui setelah surat konfirmasi dari Kedubes AS diterima oleh Bawaslu Sabu Raijua pada Selasa, 2 Februari 2021.

    "Pihak Kedubes AS di Jakarta sudah memberikan konfirmasi dan membenarkan bahwa yang bersangkutan masih berkewarganegaraan AS," kata Ketua Bawaslu Sabu Raijua Yugi Tagi Huma.

    Yugi mengatakan Bawaslu sudah mengirimkan surat ke Imigrasi di Kupang dan Imigrasi Pusat untuk mencari tahu soal dugaan Bupati Sabu Raijua masih berkewarganegaraan AS. Bawaslu Sabu Raijua juga sudah menyampaikan surat pemberitahuan itu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat untuk menanggapi masalah ini.

    Baca juga: Bawaslu: Bupati Terpilih di NTT Berkewarganegaraan Amerika Serikat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.