Bupati Sabu Raijua Warga Amerika, Bawaslu: Lakukan Pembohongan Publik

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jajaran pimpinan Bawaslu menggelar konferensi pers terkait rencana pelaporan atas Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik, di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    Jajaran pimpinan Bawaslu menggelar konferensi pers terkait rencana pelaporan atas Komisioner KPU Wahyu Setiawan ke DKPP atas dugaan pelanggaran kode etik, di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Jumat, 10 Januari 2020. Tempo/Egi Adyatama

    TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT) menilai perbuatan yang dilakukan oleh bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, Orient Riwu Kore, adalah pembohongan publik.

    "Ada pembohongan publik yang dilakukan oleh bupati terpilih Sabu Raijua," kata Ketua Bawaslu Sabu Raijua, Yugi Tagi Huma, mengutip Antara, Rabu, 3 Februari 2021. Pernyataan itu disampaikan setelah ada konfirmasi dari Kedutaan Besar Amerika Serikat (AS) di Jakarta yang menyatakan Orient Riwu Kore masih berstatus sebagai warga negara AS.

    Menurut Yugi, apa yang dilakukan oleh Orient bisa dikatakan mencederai proses demokrasi di Indonesia dan bisa saja merusak tatanan sistem perpolitikan juga.

    Yugi mengatakan bahwa sejak awal pihaknya memang sudah mencurigai akan hal tersebut. Selama masa Pilkada bahkan sampai pada masa sebelum penetapan, Bawaslu justru sudah mengingatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sabu Raijua untuk menelusuri lagi kewarganegaraan dari Orient.

    ADVERTISEMENT

    "Kami bahkan juga sudah mengirimkan surat ke Kedubes sejak awal Januari lalu, namun baru dibalas usai penetapan bupati terpilih pada Selasa (2/2) kemarin," tutur dia.

    Lebih lanjut, Yugi menyatakan sudah mengirimkan surat ke Bawaslu NTT, KPU NTT, KPU RI dan juga Bawaslu di Jakarta untuk menangani kasus Bupati Kabupaten Sabu Raijua, Orient Riwu Kore. "Kita tunggu saja hasilnya bagaimana. Karena negara kita ini negara hukum sehingga kita serahkan saja ke hukum," ujarnya. 

    Baca juga: Kemendagri akan Koordinasi dengan KPU soal Status WNA Bupati Sabu Rai


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.