Bareskrim Tangkap Pendiri Pasar Muamalah Zaim Saidi

Reporter:
Editor:

Amirullah

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana Pasar Muamalah di Depok. Twitter/@ZaimSaidi

    Suasana Pasar Muamalah di Depok. Twitter/@ZaimSaidi

    TEMPO.CO, Jakarta - Bareskrim Polri menangkap pendiri pasar muamalah di Beji, Depok, Zaim Saidi. Penangkapan dilakukan malam tadi.

    “Benar, semalam ditangkap,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Rusdi Hartono kepada wartawan, Rabu, 3 Februari 2021.

    Rusdi belum menjelaskan lebih detail soal penangkapan ini. Sebelumnya, keberadaan pasar muamalah di Depok viral di media sosial. Pasar itu banyak diperbincangkan karena menggunakan koin dinar dan dirham dalam transaksi.

    Sebelum ditangkap, Zaim Saidi mengatakan semua transaksi yang terjadi di pasar itu tidak ada yang bertentangan dengan hukum. Menurutnya, transaksi yang dilakukan di pasar yang viral itu, merupakan perdagangan yang saling sukarela.

    ADVERTISEMENT

    Baca: Penggerak Pasar Muamalah Depok: Transaksi di Sini Tak Bertentangan dengan Hukum

    "Di sini tidak ada pemaksaan menggunakan alat tukar. Perdagangan itu harus rela sama rela. Kalau ada orang mau beli jagung, dibayar pakai beras, rela sama rela boleh," kata Zaim dalam video yang diunggah di Youtube, Ahad, 31 Januari 2021.

    Zaim menjelaskan alat tukar apa saja boleh digunakan kecuali mata uang asing seperti dirham, dinar, dolar, riyal, dan lainnya. "Itu haram di pasar muamalah, tidak boleh. Kalau rupiah berlaku, diterima. Bayar pakai koin emas dan koin perak juga boleh," ujarnya.

    Menurutnya, koin perak, emas dan tembaga juga berlaku sebagai alat tukar sukarela. Koin-koin itu, kata dia, ini bukan mata uang, namun seperti halnya alat tukar barang.

    Namun, keberadaan pasar muamalah itu direspons Polri. Penyidik Bareskrim menangkap Zaim dan meminta keterangannya.

    ROSSENO AJI | MUHAMMAD HENDARTYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Pernikahan dan Hajatan saat PPKM Level 4 dan 3, Ada Sanksi jika Melanggar

    Pemerintah mengatur resepsi pernikahan saat PPKM Level 4 dan lebih rendah. Aturan itu diikuti sanksi bagi pelaku usaha, perorangan, dan kepala daerah.