TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas membahas evaluasi pelaksanaan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Rabu, 3 Februari 2021. Dalam rapat itu, Jokowi disebut meminta agar PPKM lebih dapat diefektifkan dengan cara pendekatan berbasis mikro (PPKM mikro).
"Arahan bapak presiden adalah pendekatannya berbasis mikro. Atau di tingkat lokal, mulai dari tingkat desa, kampung, RT/RW, dan melibatkan dari Satgas pusat sampai Satgas terkecil," kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN), Airlangga Hartarto, dalam konferensi pers usai ratas.
Airlangga mengatakan dalam PPKM Mikro kegiatan yang akan dilakukan bertujuan meningkatkan kedisiplinan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, ia mengatakan, peran Babinsa, Babinkamtibmas, Satpol PP, hingga operasi yustisi TNI/Polri akan lebih diintensifkan.
Bahkan, ia mengatakan, petugas tak hanya bertugas untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, tapi juga akan melakukan tracing.
"Kementerian Kesehatan akan menambah petugas yang akan melakukan tracing di lapangan. Dan ini akan melibatkan Babinsa dan Babinkamtibmas," kata Airlangga Hartarto.
Airlangga mengatakan Jokowi sangat serius terhadap langkah tracing kasus Covid-19 ke depannya. Bahkan ihwal tracing digital, yakni program Peduli Lindungi, ia mengatakan Jokowi akan mempersiapkan Instruksi Presiden khusus.
"Sehingga program Peduli Lindungi ini bisa digunakan efektif mengontrol mereka yang terpapar secara digital. Sehingga bisa di-trace gerakan-gerakan dan mereka yang bisa potensi terkait dengan penularan," kata Airlangga mengenai kebijakan PPKM mikro yang diminta Presiden Jokowi.
Baca juga: Sudah Terlambat PPKM
