Pengamat Nilai PDIP Bisa Diuntungkan Jika Pilkada Digelar 2024

Reporter:
Editor:

Aditya Budiman

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunjukan surat suara sat akan mencoblos di bilik suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bandung saat simulasi Pilkada ditengah pandemi Covid-19 di TPS RT 01 RW 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 21 November 2020. Simulasi diadakan di Baleendah yang merupakan zona merah penularan Covid-19 dan zona bencana banjir. TEMPO/Prima Mulia

    Warga menunjukan surat suara sat akan mencoblos di bilik suara pemilihan Bupati/Wakil Bupati Bandung saat simulasi Pilkada ditengah pandemi Covid-19 di TPS RT 01 RW 08, Desa Mekarsari, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 21 November 2020. Simulasi diadakan di Baleendah yang merupakan zona merah penularan Covid-19 dan zona bencana banjir. TEMPO/Prima Mulia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (Kode) Inisiatif Veri Junaidi menilai partai dengan suara terbanyak, seperti PDI Perjuangan, akan diuntungkan jika pelaksanaan Pilkada digelar pada 2024.

    "Secara politik, partai perolehan suara terbanyak tentu akan diuntungkan. Misalnya seperti PDIP," kata Veri kepada Tempo, Rabu, 3 Februari 2021.

    Veri menjelaskan dengan model pemilihan serentak yang berbeda bulan (pemilihan legislatif dan presiden pada Juni, Pilkada digelar November), PDIP akan diuntungkan karena dapat memanfaatkan efek pemilihan presiden dan legislatif bulan sebelumnya.

    Adapun kerugian akan dialami pihak penyelenggara. Veri menilai beban Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu akan semakin berat karena penyelenggaraannya sangat rumit. "Karena ada tahapan yang beririsan antara Pileg, Pilpres dengan Pilkada. Dengan serentak 2024 itu Juni Pileg-Pilpres, November Pilkada," ucapnya.

    ADVERTISEMENT

    Model serentak 2024, kata Veri, juga menghilangkan Pilkada serentak 2022 dan 2023. Dampaknya, menurut dia, tokoh muda baru seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa akan kehilangan panggung politik menjelang pemilu nasional.

    Baca juga: Pengamat: Pilkada 2024 Sulitkan Capres Potensial Seperti Anies, Ganjar, RK

    FRISKI RIANA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Makan di Warteg saat PPKM Level 4 dan 3 di Jawa - Bali

    Pemerintah membuat aturan yang terkesan lucu pada penerapan PPKM Level 4 dan 3 soal makan di warteg. Mendagri Tito Karnavian ikut memberikan pendapat.