TEMPO.CO, Jakarta -Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono disapa AHY mengumumkan adanya upaya kudeta partainya. Dugaan gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat itu dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Berikut penyebab munculnya gerakan KLB yang dikabarkan ingin menggulingkan AHY:
1. Tak puas dengan kepemimpinan AHY
Pendiri Partai Demokrat, Darmizal menyebut bahwa sejumlah kader atau faksi di internal partai kurang puas dengan kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Darmizal, wajar jika ada aspirasi yang menginginkan KLB sebagai bentuk kritik atas kepemimpinan AHY.
Bahkan, Eks Ketua SDM, Indag, dan Perhubungan Partai Demokrat, Yus Sudarso menyebut riak-riak di internal Partai Demokrat yang menginginkan adanya KLB sudah muncul sejak Maret lalu. Menurut Yus, para kader yang resah dengan kepemimpinan AHY ini mengadu kepada para senior. "Jadi sebenarnya kawan-kawan daerah yang datang berkeluh kesah, bukan sebaliknya (mereka yang didatangi, red)," ujarnya.
Baca juga : Dituding Aktor Kudeta Demokrat, Darmizal Akui Sering Bertemu Moeldoko.
2. Adanya pungutan iuran dalam Demokrat
Politikus senior Partai Demokrat, Ahmad Yahya menyebut bahwa selama ini para senior banyak menerima keluhan akan kepemimpinan AHY. Pertama, DPP Demokrat di bawah kepemimpinan AHY disebut meminta dan memungut iuran dari setiap anggota fraksi di DPD dan DPC.
Menurutnya, hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi kader Demokrat di daerah.
3. Cederai janji pelaksanaan Pilkada 2020.
Selain itu, menurut Yahya, DPP Demokrat juga telah mencederai janji dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. DPP Demokrat disebutnya tidak memenuhi biaya operasional sebesar 50 persen sehingga mesin partai tidak berjalan maksimal.
4. AHY tidak denga usulan daerah dalam Pilkada 2020
Yahya bercerita, kader juga mengeluhkan proses pemilihan calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2020. Proses penentuan pasangan calon kepala daerah di provinsi, kabupaten, kota yang diusulkan oleh Demokrat pada kepemimpinan sebelumnya diserahkan kepada pengurus DPD dan DPC di daerah masing-masing. Namun, setelah kepemimpinan AHY, sepenuhnya ditarik ke DPP dan tidak memperhatikan usulan daerah.
5. Hasil pilkada banyak gagal
AHY dianggap tidak cukup mumpuni memimpin partai ke depan dengan tantangan mencapai parlemen threshold 5 persen atau 7 persen. "Kader Partai Demokrat menginginkan perubahan yang lebih baik ke depan, kembali menjadi partai besar," ujar Yahya.
ANDITA RAHMA | DEWI NURITA
