TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut gerakan untuk melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat adalah tindakan yang salah atau ilegal. Hal ini disampaikan Herzaky menanggapi konferensi pers sejumlah senior Partai Demokrat yang blak-blakan menyatakan ingin Moeldoko menjadi ketua umum menggantikan AHY.
Konferensi pers itu disampaikan oleh mantan pengurus Demokrat Yos Sudarso dan Darmizal. Yos Sudarso sebelumnya mengklaim ada empat faksi yang ingin Moeldoko menjadi ketua umum Demokrat. Gerakan itu juga diklaim seperti gerakan menjemput Susilo Bambang Yudhoyono sebagai calon presiden pada 2004 lalu. Yos lantas mempertanyakan apa kesalahan mereka melakukan gerakan tersebut.
"Pelaku gerakan bernama Bapak Yos Sudarso menyatakan apa salahnya kami melakukan ini? Salahnya adalah upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah melalui kongres luar biasa," kata Herzaky dalam keterangan video, Selasa malam, 2 Februari 2021.
Herzaky mengatakan konteksnya amat berbeda antara masa SBY dulu dan yang terjadi sekarang. Saat ini, kata dia, Moeldoko adalah Kepala Kantor Staf Presiden. Tugas Moeldoko saat ini menurutnya ialah membantu Presiden Joko Widodo dalam menyelesaikan pandemi Covid-19 dan krisis ekonomi.
Baca: Deretan Keluhan Kader Demokrat terhadap AHY: dari Pungutan hingga Soal Pilkada
"Jangan malah disibukkan untuk memikirkan pencapresan. Kasihan rakyat, lagi pandemi kok memikirkan pencapresan. Kasihan presiden yang membutuhkan bantuan semua pihak menangani pandemi dan krisis ekonomi," ujar dia.
Herzaky menyarankan agar semua pihak yang mengemban amanah dan jabatan dari Presiden Jokowi saat ini fokus bekerja membantu rakyat. Ia menyebut langkah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengirim surat kepada Presiden Jokowi pun demi memastikan agar tak ada pihak-pihak yang mencatut nama Presiden Jokowi untuk tujuan tak baik.
Herzaky mengklaim AHY mengirim surat kepada Presiden Jokowi demi menjaga hubungan baik dan lancarnya komunikasi. Ia meminta agar tak ada pihak-pihak yang kemudian membelokkan seolah-olah Demokrat berhadap-hadapan dengan Istana. "Komitmen ini dilakukan untuk menghentikan tindakan orang-orang yang gemar mencatut dan mengatasnamakan Bapak Presiden maupun nama ketum Partai Demokrat dengan tujuan tidak baik dan mengadu domba," ujar dia.
BUDIARTI UTAMI PUTRI | EGI ADYATAMA
