TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md ikut terbawa dalam isu pendongkelan di Partai Demokrat. Dia disebut ikut merestui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengambil alih kepemimpinan di partai tersebut.
"Ada isu aneh, dikabarkan beberapa menteri, termasuk Menkopolhukam Mahfud Md, merestui KSP Moeldoko mengambil alih Partai Demokrat dari AHY melalui KLB. Wah, mengagetkan, yakinlah saya tak pernah berbicara itu dengan Pak Moeldoko maupun dengan orang lain. Terpikir saja tidak, apalagi merestui," ujar Mahfud lewat akun twitter-nya @mohmahfudmd, Selasa, 2 Februari 2021.
Menurut Mahfud, di era demokrasi yang sangat terbuka dan dikontrol oleh masyarakat seperti sekarang ini, hal tersebut sulit dilakukan.
"Sulit dipercaya kepemimpinan partai, apalagi partai besar seperti PD bisa dikudeta seperti itu. Jabatan menko tentu tak bisa digunakan dan pasti tidak laku untuk memberi restu. Yang penting internal PD sendiri solid," tuturnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat melalui kongres luar biasa. AHY menyebut ada orang di lingkaran Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang terlibat.
AHY awalnya tak menyebut nama. Belakangan, Politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ikut terlibat. Menanggapi tuduhan tersebut, Moeldoko melakukan konferensi pers. Tak ada bantahan tegas dari Moeldoko, namun ia menekankan bahwa isu ini tidak ada kaitannya dengan istana dan Presiden Jokowi. Hal ini, ujar dia, merupakan urusan personal.
Rachland Nashidik kemudian membalas. "KSP Moeldoko menyatakan aksi memalukan ini tanggungjawabnya sendiri. Tapi dia menyebut Kepala BIN, Kapolri, Menhukham dan Menko Polhukam Mahfud Md, bahkan "Pak Lurah" merestui. Para pejabat negara itu perlu juga angkat bicara. Apa iya ini semua tanpa restu "Pak Lurah?" cuit @RachlanNashidik, kemarin.
Baca juga: Isu Pendongkelan AHY, Pengamat Bandingkan Kasus Demokrat dengan Partai Berkarya
